PNS di Lebak dilarang gunakan elpiji 3 kilogram

Lebak (ANTARA) - Pemerintahan Kabupaten Lebak, Banten, meminta aparatur sipil negara (ASN) tidak menggunakan elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram karena gas itu diperuntukkan bagi keluarga pra sejahtera atau keluarga miskin.

"Kami sudah menyebarkan surat edaran bupati tentang larangan ASN memakai elpiji bersubsidi ukuran 3 kg," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak Dedi Rahmat di Lebak, Jumat.

Berdasarkan laporan,  masih ada ASN yang menggunakan elpiji bersubsidi yang bertentangan dengan surat edaran bupati.

Karena itu, pihaknya meminta ASN maupun orang kaya tidak membeli bahan bakar gas bersubsidi ukuran 3 kg.

"Kami akan bekerja keras untuk melakukan pemantauan dan penindakan agar elpiji bersubsidi itu benar-benar untuk warga berpenghasilan rendah," katanya.

Ia juga mengimbau rumah makan, restoran dan masyarakat yang mampu secara ekonomi memiliki kesadaran untuk tidak menggunakan elpiji bersubsidi.

Selain itu, mereka harus memiliki budaya malu agar tidak membeli gas bersubsidi.

Apabila mereka membeli gas bersubsidi berarti mengambil hak masyarakat berpenghasilan rendah.

"Kami berharap ASN dan orang kaya membeli bahan bakar gas nonsubsidi dengan ukuran 5,5 kilogram dengan harga Rp70 ribu per tabung," katanya.

Menurut dia, stok elpiji sering kali mengalami kelangkaan, akibat orang kaya dan ASN menggunakan bahan bakar bersubsidi itu.

Saat ini, kuota elpiji bersubsidi yang beredar di Kabupaten Lebak mencapai enam juta tabung atau setara 18 metrik ton, sedangkan idealnya kebutuhan masyarakat sebanyak tujuh juta tabung gas.

Untuk itu, pihaknya berharap PT Pertamina dapat menambah kuota elpiji bersubsidi sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat miskin.

"Kami ikut mengawasi distribusi elpiji bersubsidi agar tepat sasaran," ujarnya.