Jakarta (ANTARA) - Komisi Yudisial mendesak DPR RI yang baru dilantik untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang KY untuk memperkuat lembaga yang berwenang menegakkan kehormatan hakim itu.
Desakan tersebut tertuang dalam buku "Memperkuat KY dalam Menjaga Integritas Wakil Tuhan" karya Anggota KY Farid Wajdi yang diluncurkan di Kantor KY, Jakarta, Rabu.
"Revisi UU KY agar dapat diperjuangkan," ujar Farid Wajdi.
Selain revisi UU KY, ia juga meminta DPR RI segera mengesahkan RUU Jabatan Hakim yang sejak 2014 dimasukkan ke dalam prioritas, tetapi urgensi RUU itu diabaikan.
Dalam buku berisi kumpulan tulisan yang telah dipublikasikan di media massa, majalah serta buku Bunga Rampai KY itu, Farid Wajdi menyebutkan berbagai dinamika yang dihadapi KY, seperti uji materi terhadap UU KY yang berujung dengan putusan yang membatasi kewenangan KY.
Putusan MK No.005/PUU-IV/2006 menyatakan pasal-pasal pengawasan KY bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
Selanjutnya MK melalui putusan No.43/PUU-XIII/2015 menyatakan proses seleksi hakim tingkat pertama merupakan kewenangan tunggal Mahkamah Agung, tanpa melibatkan KY.
Selain itu, wewenang KY dalam meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan apabila terdapat dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim (KEPPH) oleh hakim tidak efektif.
"Pada pelaksanaannya wewenang ini tidak berjalan efektif karena kedudukan KY bukan pro justisia. Masalah lain yang perlu dituntaskan adalah penafsiran kewenangan teknis yudisial dengan perilaku hakim," ujar Farid Wajdi.
Berita Terkait
MKH berhentikan hakim PN Garut karena indisipliner
Sabtu, 17 Februari 2024 20:33 Wib
Jokowi luncurkan program penyelesaian non-yudisial HAM berat di Aceh
Selasa, 27 Juni 2023 9:15 Wib
KY mengecam pembacokan mantan Ketua KY Jaja Ahmad
Selasa, 28 Maret 2023 21:52 Wib
KY berkoordinasi dengan BNN terkait hakim penyalahguna narkotika
Selasa, 24 Mei 2022 14:26 Wib
KY usulkan delapan calon hakim agung ke DPR
Selasa, 10 Mei 2022 15:08 Wib
16 nama lolos seleksi kesehatan dan kepribadian calon hakim agung
Jumat, 22 April 2022 12:49 Wib
MA tunggu penjelasan resmi KPK terkait OTT hakim
Kamis, 20 Januari 2022 12:56 Wib
AJI meminta Komisi Yudisial awasi persidangan kasus Nurhadi
Selasa, 2 November 2021 6:01 Wib