Bandarlampung (ANTARA) - Massa Aliansi Lampung bergerak kembali melakukan aksi demonstrasi di Tugu Adipura Kota Bandarlampung untuk menyuarakan aspirasinya yang dituangkan ke dalam sembilan tuntunannya kepada pemerintah.
"Aksi ini adalah lanjutan dari unjuk rasa pada Selasa (24/9) lalu. Tuntutan sama dengan apa yang kami sampaikan kemarin," kata perwakilan koordinator Tri Susilo, usai aksi damai di Bandarlampung, Senin.
Menurut dia, aksi lanjutan ini untuk mendorong agar tuntutan tersebut segera disampaikan ke pusat, memang pada Jumat (27/9), perwakilan aliansi sudah bertemu dan berbicara dengan anggota DPRD Provinsi Lampung terkait hal ini dan DPRD berjanji menyampaikan segera aspirasi ini.
"DPRD dan Pemerintah Provinsi Lampung sudah melakukan penandatangan pernyataan sikap, namun aliansi ini tidak akan mudah percaya karena kami tidak tahu apakah tuntutan yang kemarin ditandatangani bersama itu sudah disampaikan ke pusat atau belum," jelasnya.
Tuntutan mereka yang disampaikan pada aksi unjuk rasa tersebut, yakni mencabut UU KPK, tolak RKUHP, menolak RUU PKS, Hentikan kriminalisasi dan represifitas terhadap gerakan rakyat.
Tolak pimpinan KPK bermasalah pilihan DPR, tolak TNI/Polri menduduki jabatan sipil, hentikan kriminalisasi dan militerisme dan bebaskan tahanan politik di Papua.
Hentikan pembakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera oleh korporasi dan mencabut izin perusahaan perusak lingkungan, dan tuntaskan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.
Pada aksi tersebut puluhan siswa STM dengan pakaian lengkap putih abu-abu datang secara tiba-tiba dari arah Jl. Jendral Sudirman Kota Bandarlampung ikut bersama berdemonstrasi dengan Aliansi Lampung Bergerak.
Dalam kesempatan itu Aliansi Lampung Bergerak memberikan kesempatan kepada perwakilan pelajar STM untuk melakukan orasinya dan mengatakan bahwa mereka turun ke jalan sabagai bentuk solidaritas pelajar.
"Apabila banyak yang bertanya kenapa pelajar ikut aksi, itu karena kami belajar mata pelajaran PPKN," kata perwakilan pelajar saat orasi.
Ia mengatakan, jika pemerintah melarang pelajar ikut aksi unjuk rasa, pemerintah diminta belajar PPKN lagi di sekolah.
