Bandarlampung (ANTARA) - Aksi massa gabungan dari Aliansi Mahasiswa Lampung dan organisasi kemasyarakatan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Lampung berjalan damai tanpa anarkis.
Berdasarkan pantauan di lokasi, Selasa, setelah berjalan dari titik kumpul di Jalan Wolter Mongonsidi, ribuan mahasiswa dan organisasi masyarakat Lampung tersebut langsung masuk ke halaman pemerintahan daerah setempat tanpa dihalangi oleh aparat keamanan.
Dalam aksinya, koordinator lapangan Tri Doni Saputra menyampaikan tuntutan mereka kepada para anggota dewan yang hadir di sana yakni menghentikan kriminalisasi terhadap gerakan tani dan menghentikan perampasan lahan.
Selain itu, pemerintah diminta mencabut UU KPK hasil revisi terbaru, menolak calon pemimpin KPK terpilih, menolak kebijakan yang tidak pro-rakyat ( RUU pertanahan, RKUHP, Revisi UU ketenagakerjaan, revisi UU permasyarakatan dan revisi UU minerba).
Kemudian, mereka juga meminta pemerintah mewujudkan reformasi agraria berkeadilan gender, menuntaskan pelanggaran HAM dan perusakan lingkungan hidup, menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, tarif BBM dan listrik, mencabut PP No 78 tahun 2015, dan menghapus sistem kerja kontrak dan outsourcing
Massa juga meminta Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan DPRD Provinsi Lampung menindaklanjuti penolakan atas calon pemimpin KPK dan UU KPK hasil revisi terbaru dengan menyampaikannya kepada DPR RI dan Presiden.
