Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengirimkan surat kepada DPR RI terkait pembahasan usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK).
"Hari ini, pimpinan juga akan mengirimkan surat kepada DPR sebagai terakhir yang membahas (revisi UU KPK) ini, nanti segera kami kirim," ucap Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK, Jakarta, Senin.
Dengan adanya surat tersebut, kata dia, diharapkan lembaganya masih mempunyai kesempatan untuk ikut dalam pembahasan revisi UU KPK tersebut.
"Mudah-mudah kita masih mempunyai kesempatan untuk ikut bicara untuk menentukan UU tadi," ungkap Agus.
Agus juga mengaku bahwa KPK sampai hari ini belum mendapatkan draf resmi revisi UU KPK tersebut.
"Kami sudah meminta kepada Menkumham untuk versi resmi untuk draf RUU KPK baik draf revisi maupun DIM (Daftar Inventaris Masalah)-nya. Sampai hari ini belum kami dapatkan," ujar Agus.
Rapat paripurna DPR pada 3 September 2019 menyetujui usulan revisi UU yang diusulkan Badan Legislatif (Baleg) DPR, yaitu usulan Perubahan atas UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).
Presiden lalu menandatangani surat presiden (surpres) revisi UU tersebut pada 11 September 2019 meski ia punya waktu 60 hari untuk mempertimbangkannya.
DPR dan pemerintah lalu mempercepat pembahasan revisi UU KPK Nomor 30/2002 agar dapat selesai pada 23 September 2019. Badan Legislatif (Baleg) DPR menegaskan tidak memerlukan masukan masyarakat maupun KPK dalam pembahasan RUU KPK tersebut.
Badan Legislasi (Baleg) DPR sudah rapat dengan Menkumham Yasonna H Laoly pada Kamis (12/9) malam dan selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan di panitia kerja (panja).
Berita Terkait
Paripurna DPR setujui UU DKI Jakarta
Kamis, 28 Maret 2024 13:22 Wib
Pembina Samsat Nasional gelar "kick off" implementasi Pasal 74 UU Lalu lintas
Minggu, 25 Februari 2024 17:11 Wib
Mahfud Md janji revisi Undang-Undang KPK
Kamis, 8 Februari 2024 6:29 Wib
Mahasiswa KKN Unila lakukan sosialisasi UU ITE di Desa Jati Indah
Jumat, 2 Februari 2024 9:35 Wib
Setelah gelar aksi di DPR, para kades cepat kembali bertugas
Selasa, 30 Januari 2024 22:28 Wib
Mahfud upayakan wujudkan UU Perampasan Aset
Senin, 15 Januari 2024 5:28 Wib
Kapolda: Pelaku pengancam terhadap Anies dijerat UU ITE
Sabtu, 13 Januari 2024 17:57 Wib
Polres Nagan Raya tertibkan knalpot brong anak sekolah
Kamis, 11 Januari 2024 5:26 Wib