Presiden Jokowi diharapkan tak setujui revisi UU KPK

id Revisi UU KPK,UU KPK

Sejumlah mahasiswa dari BEM UGM menggelar aksi menolak revisi UU KPK, di Yogyakarta, Rabu, (11/09/2019). (Boyke Ledy Watra)

Yogyakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengharapkan Presiden Joko Widodo tidak menyetujui pembahasan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Agus Rahardjo di sela kegiatan Festival Konstitusi dan Anti Korupsi 2019, di Yogyakarta, Rabu, mengharapkan Presiden Jokowi tidak mengirimkan surat yang isinya menyetujui pembahasan revisi UU KPK kepada DPR RI.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil desak Presiden Jokowi tolak pelemahan KPK

"Harapan kami seperti itu, presiden ka npunya waktu 60 hari (untuk menyetujui atau tidak dan berkirim surat ke DPR). Dan saya sangat berharap mendengarkan para ahli baik yang di perguruan tinggi atau yang di luar perguruan tinggi," kata dia.

KPK menolak revisi tersebut kata dia karena rencana tersebut belum tepat kalau diaplikasikan saat ini, apalagi masa jabatan legislator periode 2014-2019 akan berakhir 30 September 2019 mendatang.

Baca juga: Revisi UU KPK ujian bagi presiden
Pewarta :
Editor: Hisar Sitanggang
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar