Jakarta (ANTARA) - Direktur Pemberitaan Perum LKBN ANTARA Akhmad Munir sangat menyesalkan terjadinya perusakan atas sejumlah gedung pemerintahan dan layanan publik di Jayapura, Papua, termasuk yang dialami Kantor Berita ANTARA, saat berlangsungnya aksi massa pada Kamis (29/8).
"Kami mempercayakan kepada aparat keamanan dan penegak hukum untuk secepatnya memulihkan kondisi dan memproses hukum pihak-pihak yang melakukan tindakan anarkis," kata Akhmad Munir di Jakarta, Jumat.
Akhmad Munir juga menjabat salah seorang Ketua PWI Pusat ini mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan setiap warga negara terikat dan patuh pada seluruh ketentuan hukum yang berlaku.
"ANTARA merupakan kantor berita resmi negara yang telah berdiri sejak 13 Desember 1937 sebagai kantor berita perjuangan. ANTARA merupakan salah satu kekayaan milik bangsa yang harus tetap ada selama-lamanya," tegasnya.
Untuk itu, lanjutnya, setiap warganegara wajib merawat keberadaan dan keberlangsungan kantor berita milik bangsa ini.
Dia juga berpesan khusus kepada para wartawan ANTARA yang bertugas di Papua tetap mengutamakan keamanan dan keselamatan diri, melakukan "check" dan recheck" dalam peliputan untuk mendapatkan bahan berita, serta berperan dalam menjaga situasi keamanan agar tetap kondusif.
Aksi massa yang berlanjut dengan anarkis pada Kamis (29/8) telah menyebabkan beberapa gedung perkantoran dirusak dilempari dan dibakar, di antaranya Gedung Majelis Rakyat Papua (MPRP), Gedung Kantor Pos, Gedung Telkomsel, pertokoan, perkantoran, termasuk gedung Kantor ANTARA.
Berita Terkait
Polda Papua tahan Sekda Keerom terduga korupsi Rp18 miliar
Senin, 15 April 2024 13:31 Wib
Kapolda tegaskan anggota Polri jangan bikin gerakan tambahan di Sorong
Senin, 15 April 2024 13:25 Wib
TNI dan Polri sampaikan permohonan maaf atas bentrok di Sorong
Senin, 15 April 2024 11:07 Wib
TNI AL dan Brimob lakukan mediasi setelah terjadi bentrokan
Minggu, 14 April 2024 18:38 Wib
Danramil Aradide ditemukan tewas
Kamis, 11 April 2024 22:58 Wib
Satgas Damai Cartenz tangkap delapan anggota Organisasi Papua Merdeka
Kamis, 11 April 2024 22:56 Wib
Panglima TNI: KKB di Papua kembali disebut OPM
Kamis, 11 April 2024 5:41 Wib
BMKG sebut gempa magnitudo 6,1 di Ransiki tidak berpotensi tsunami
Selasa, 9 April 2024 8:45 Wib