Kedaulatan pangan harus berbasis kesejahteraan petani

id Kedaulatan pangan,ketahanan pangan,Komisi IV DPR

Kedaulatan pangan harus berbasis kesejahteraan petani

Anggota Komisi IV DPR yang membidangi pertanian Mindo Sianipar (empat dari kiri) berbincang dengan para pembicara dalam diskusi terpumpun "Menggali Potensi Guna Mewujudkan Ketahanan Pangan" di Jakarta, Kamis (29/8/2019). ANTARA/Subagyo

Jakarta (ANTARA) - Pencapaian kedaulatan dan ketahanan pangan harus berbasis pada kesejahteraan petani bukan semata-mata peningkatan produksi dan produktivitas tanaman, ujar Anggota Komisi IV DPR Mindo Sianipar.

"Kita ingin pembangunan kedaulatan dan ketahanan pangan berbasis rakyat, berbasis petani sejahtera, bukan hanya target-target produksi," ujarnya saat menjadi pembicara dalam diskusi terpumpun bertema "Menggali Potensi Guna Mewujudkan Ketahanan Pangan" di Jakarta, Kamis.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengatakan populasi rakyat terbesar di Indonesia saat ini berada di perdesaan dan berusaha di sektor pertanian.

Sementara itu, lanjutnya, inflasi harga pangan selalu dijadikan tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam kedaulatan pangan tanpa memperhatikan daya beli petani sebagai produsen sekaligus konsumen pangan.

"Untuk apa target-target produksi terpenuhi tapi petani petani tidak mampu membelinya," ujarnya dalam diskusi yang digelar Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) itu.

Mindo juga mewacanakan kembali perlunya dibuat garis-garis besar haluan negara (GBHN) yang memasukkan pembangunan kedaulatan dan ketahanan pangan.

“Sekarang sedang dibahas untuk kembali pada GBHN secara terbatas, agar program pembangunan Indonesia lebih fokus, termasuk pembangunan sektor pangan,“ katanya.

Ia menilai selama era reformasi, daerah otonomi terkesan jalan sendiri, sehingga program dari Kementerian Pertanian tidak sampai ke daerah.

Sebab, lanjut dia, kepala dinas pertanian akan menjalankan kebijakan kepada daerah masing-masing, bukan kebijakan dari pusat dari menteri pertanian.

“Inilah salah satu mengapa kita sulit menjaga kedaulatan dan ketahanan pangan,” ucapnya.

Selain itu, menurut dia, kedaulatan dan ketahanan pangan, harus melibatkan peran aktif masyarakat. Mereka harus dilatih dan diberikan teknologi dan inovasi di bidang pertanian.

Di lain sisi, lanjutnya, mereka juga harus diberi kebebasan dalam mengembangkan atau berimprovisasi menyesuaikan lingkungan daerahnya.

Sementara itu, Ketua DPP LDII Prasetyo Sunaryo menyatakan persoalan pangan merupakan hal yang mendasar dan esensial berdampingan dengan energi.

"Pangan merupakan hal yang strategis, saat ini Indonesia menghadapi lonjakan jumlah penduduk dan menyempitnya lahan pertanian,” ujarnya.

Untuk itu, lanjutnya, perlu mencari solusi yang tepat guna, sebab, sejak Presiden Soeharto, Indonesia tak pernah swasembada pangan lagi, sementara setelah reformasi kedaulatan dan ketahanan pangan belum tercapai.

Prasetyo berpendapat, masalah ketahanan dan kedaulatan pangan harus dicari solusinya dari hulu hingga hilir.

Pembicara lain dalam diskusi tersebut yakni Anggota Komisi V DPR Yosep Umar Hadi, Ketua Umum LDII Prof Abdullah Syam, serta Dewan Pakar Pertanian LDII Arief Iswanto.

 
Pewarta :
Editor : Muklasin
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar