PAN akan dukung kebijakan pemerintahan Jokowi

id Posisi PAN setelah Rakernas,PAN dukung Jokowi,Pengisian Menteri Kabinet

PAN akan dukung kebijakan pemerintahan Jokowi

Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan (Istimewa)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan partainya akan mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua selama lima tahun ke depan.

"Setelah pemilu presiden selesai, maka seluruh rakyat Indonesia harus bersatu kembali. Perbedaan pilihan politik dalam pemilu presiden 2019 sudah berakhir," kata Zulkifli Hasan, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Minggu.

Zulkifli Hasan mengatakan hal itu ketika ditanya terkait pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais, yang mengaku telah dibisiki oleh Zulkifli Hasan, bahwa PAN memilih berada di luar pemerintahan Presiden Joko Widodo.





Berada di dalam dan di luar pemerintahan, menurut Zulkifli, sama saja. "Bangsa Indonesia itu bersatu kembali setelah presiden selesai dan kami mendukung Presiden Jokowi," katanya.

Ketua MPR RI periode 2014-2019 itu mengatakan, bangsa Indonesia menghadapi banyak tantangan ke depan. Karena itu, kata dia, setelah pemilu presiden selesai, maka rakyat Indonesia bersatu kembali. "Tidak ada lagi perbedaan pilihan politik, karena presidennya sudah terpilih. Nggak boleh baper (bawa perasaan) lagi," kata Zulkifli.

Zulkifli mengakui bangsa Indonesia menghadapi banyak tantangan ke depan, karena itu seluruh elemen bangsa Indonesia harus bersatu untuk bersama-sama menghadapi tantangan. "Salah satunya situasi di Papua yang memanas pada pekan lalu, karena diduga adanya ujaran yang berbau rasis terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur," katanya.

Menurut Zulkifli, tantangan lainnya adalah persoalan ekonomi nasional akibat persaingan dagang Amerika Serikat dan China, harus disikapi secara bijaksana, agar tidak berdampak negatif terhadap Indonesia.

Zulkifli menegaskan, PAN akan memberikan dukungan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo tanpa meminta jabatan menteri di kabinet. "Soal pengisian Menteri Kabinet, itu adalah hak prerogatif presiden. Saya tidak membicarakan hal itu," katanya.