Bupati Mesuji nonaktif bacakan pembelaan sidang suap proyek

id Bupati Mesuji, dua ayat Al-Quran, pembelaan, Lampung.Antaranews.com

Bupati Mesuji nonaktif Khamami saat membacakan pembelaan. (Antaralampung.com/Damiri)

Bandarlampung (ANTARA) - Bupati Mesuji nonaktif Khamami menyampaikan pembelaan dengan mengutip dua ayat suci Alquran yakni Surat Al Maidah ayat 8 dan Surat Sad (Shaad) ayat 26 saat menyampaikan pleidoi dalam sidang atas perkara suap fee proyek di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji, Lampung.

"Kedua ayat itu merupakan perintah bagi umat yang beriman untuk menegakkan keadilan, yaitu berbuat adil kepada setiap manusia. Menjadi saksi yang adil bagi mereka walaupun keputusan akan merugikan kita dan walaupun kita bersaksi kepadanya jangan sampai tidak berbuat adil, karena kebencian menimbulkan kekafiran kepada mereka yang memiliki kebenaran," katanya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, Bandarlampung, Kamis.

Pembacaan pembelaan tersebut tidak hanya disampaikan oleh Khamami. Tim penasihat hukumnya juga ikut membacakan pembelaan dalam sidang tersebut.

"Telah kita dengarkan apa saja yang telah dilakukan Khamami untuk Mesuji dan perjuangannya membangun Mesuji penuh tantangan. Khamami belum pernah dihukum dan Khamami tulang punggung keluarga," kata Firdaus, penasihat hukumnya.

Firdaus juga menyampaikan dan memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada kliennya tersebut dengan seringan-ringannya.

"Jika majelis hakim memiliki pandangan yang berbeda, mohon minta putusan seadil-adilnya dan meminta jika bisa ditempatkan di Lapas Rajabasa," katanya lagi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada sidang pekan lalu telah menuntut Bupati Mesuji nonaktif Khamami dengan kurungan penjara selama delapan tahun.

Terdakwa Khamami selain itu dibebankan untuk membayar denda sebesar Rp300 juta subsider lima bulan penjara.

Dalam perkara itu, jaksa menjeratnya dengan pasal 12A UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 KUHP juncto pasal 65 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

Pada sidang yang beragendakan tuntutan itu pula, jaksa menjatuhkan pidana tambahan terhadapnya dengan membayar uang pengganti sebesar Rp300 juta dan pencabutan hak untuk tidak dipilih selama empat tahun, setelah ia selesai menjalani hukumannya.
Pewarta :
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar