Jakarta (ANTARA) - Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Anita Wahid menyarankan Pemerintah Indonesia membuat aturan pengenaan denda bertingkat bagi pengunggah kabar bohong atau hoaks di media sosial.
Anita menilai upaya tersebut dapat mengedukasi masyarakat agar lebih menyaring konten yang akan dibagikan di ruang publik.
"Mungkin, sekali 'posting' hoaks denda Rp50 juta, ketahuan kedua kali denda menjadi Rp250 juta, ketahuan posting ketiga jadi tambah lagi," ujar Anita di Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa.
Penerapan denda, yang bukan hanya bersifat administratif itu, kelak diharapkan dapat menekan jumlah kabar bohong yang beredar di dunia maya.
Anita menambahkan saat ini sudah ada sejumlah negara yang membuat regulasi untuk mencegah peredaran ujaran kebencian di media sosial, di antaranya Jerman dan Singapura.
"Saat konten bermuatan "hatespeech" itu tidak dihapus sesuai waktu yang ditentukan, maka 'platform' kena denda. Di Jerman dendanya 5 juta Euro," kata dia.
Menurut Anita, di Jerman dan Singapura, saat ini denda hanya dikenakan pada penyedia media sosial. Namun, di Indonesia, penerapan denda seperti itu dinilai tidak akan efektif mengurangi pembuatan maupun persebaran kabar bohong.
Oleh karena itu, ia menilai tidak hanya perusahaan-perusahaan teknologi layaknya Facebook, Google, dan Twitter saja yang perlu didenda saat ada konten hoaks maupun ujaran kebencian.
"Buat pengguna juga perlu denda. Orang akan jadi mikir lagi kalau mau 'posting'," kata dia.
Berita Terkait
Bocoran kabinet Prabowo-Gibran, TKN : Itu adalah hoaks
Rabu, 21 Februari 2024 23:00 Wib
Pembuat hoaks ketidaknetralan Kapolri diusut Polri bersama CEO KBA News
Selasa, 13 Februari 2024 11:51 Wib
Hotman Paris ditunjuk Kemhan sebagai penasihat hukum kasus hoaks Mirage
Senin, 12 Februari 2024 21:01 Wib
Polri: Informasi ketidaknetralan Kapolri di Pemilu 2024 hoaks
Minggu, 11 Februari 2024 22:55 Wib
Aiman: Saya mengingatkan netralitas justru malah dipidana
Jumat, 26 Januari 2024 14:09 Wib
Ganjar puji kualitas demokrasi dan berharap "cebong-kampret" tak terulang
Senin, 22 Januari 2024 14:40 Wib
terkait laporan terhadap Roy Suryo, penyidik minta keterangan ahli
Rabu, 10 Januari 2024 0:59 Wib
PWI Pusat bentuk Satgas Anti Hoax cegah hoaks jelang Pemilu 2024
Selasa, 9 Januari 2024 12:22 Wib