Bandarlampung (ANTARA) - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung, Sartono menjelaskan bahwa anggotanya melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung mengenai masalah izin.
"Kemarin OTT berkaitan dengan permintaan surat izin yang diminta oleh warga negara asing (WNA)," katanya di Bandarlampung, Sabtu.
Dia melanjutkan, WNA yang ingin meminta surat izin tinggal sementara tersebut diduga telah dimintai sesuatu oleh pegawai Kesbangpol Lampung. Kejati Lampung kemudian mendapatkan laporan dan berhasil menangkap yang bersangkutan.
"Kita butuh waktu 1x24 jam untuk menentukan statusnya," kata dia.
Sartono menegaskan bahwa OTT tersebut dilakukan karena ini menyangkut WNA.
Menurutnya, dampak masalah tersebut bukan saja pada regional melainkan nasional bahkan sampai ke internasional.
Oleh karena itu, pihaknya bertindak cepat agar tidak berdampak panjang urusannya hingga terdengar sampai ke internasional.
"Kita tahulah bagaimana WNA. Latar belakang itulah yang melatari kami untuk bergerak secara cepat. Yang saya dapat laporan dari Pidsus, kami baru mengamankan satu orang," kata dia lagi.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Jumat (16/8) sore telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung.
Pada Jumat malam, ada sebanyak lima orang salah satunya berinisial JA yang merupakan terduga OTT sedang dilakukan pemeriksaan di Kantor Kejati Lampung. Kemudian tiga orang lainnya sebagai saksi dan satu orang sebagai pelapor.
Di halaman parkir Kejati Lampung juga, semalam ada kendaraan pelat merah dengan nomor polisi BE 2185 BZ. Kendaraan itu adalah kendaraan dinas milik Kesbangpol yang dibawa oleh salah satu staf Kesabangpol yang sedang dimintai keterangan.
Berita Terkait
Barito Putera taklukkan PSM Makassar 3-1
Sabtu, 16 Maret 2024 1:36 Wib
KPK lakukan OTT, Pemkab Sidoarjo sebut layanan di BPPD berjalan normal
Jumat, 26 Januari 2024 21:33 Wib
KPK OTT di Sidoarjo, 10 orang ditangkap
Jumat, 26 Januari 2024 21:31 Wib
KPK: Bupati Labuhan Batu syaratkan "fee" 15 persen untuk menangkan tender
Jumat, 12 Januari 2024 20:56 Wib
Terkena OTT, Bupati Labuhan Batu ditetapkan tersangka korupsi
Jumat, 12 Januari 2024 20:12 Wib
KPK OTT Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga
Kamis, 11 Januari 2024 15:24 Wib
KPK tangkap 18 orang
Selasa, 19 Desember 2023 22:08 Wib
Gubernur Abdul Gani Kasuba terjaring OTT KPK, bukan kader PKS
Selasa, 19 Desember 2023 19:43 Wib