Megawati bicara wacana menteri muda kabinet Jokowi

id Megawati

Megawati bicara wacana menteri muda kabinet Jokowi

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan keterangan pers usai pengukuhan dirinya sebagai Ketua Umum PDIP periode 2019-2024 dalam Kongres V PDI Perjuangan, di Sanur, Denpasar, Bali, Kamis (8/8/2019). Megawati Soekarnoputri terpilih kembali secara aklamasi sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2019-2024. (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/foc).

Denpasar (ANTARA) - Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan yang baru saja dikukuhkan kembali dalam Kongres V PDIP menyampaikan pandangannya soal wacana menteri muda dalam kabinet Joko Widodo periode kedua.

"Saya pernah kan bicara kalau nanti ada wacana urusan kabinet, bukan saya merendahkan, kalau anak muda dan pintar tapi dia belum pernah menjalankan proses di tata pemerintahan negara itu bisa saja tidak berhasil," kata Megawati, di sela Kongres V PDIP, di Bali, Kamis.

Megawati mengatakan, jangankan figur muda, figur tua pun juga belum tentu berhasil. Berdasarkan pengalaman Mega, seseorang yang hendak masuk dalam dunia politik pemerintahan, setidaknya harus pernah menjadi anggota DPR RI lebih dulu.

"Bukan mengatakan dia tidak 'qualified' yang ini 'qualified'. Jangan diputar balik, jangan. Ini Masalah bangsa dan negara, harus yang jadi adalah orang-orang kompeten yang punya pengalaman di bidang politik," kata Megawati pula.


Dia mencontohkan, kalau ada anak muda berhasil di bidang perusahaan, belum tentu akan berhasil di pemerintahan.

"Karena perusahaan ini adalah miliknya, dia bisa memecat orang setiap saat. Tapi di pemerintahan jangan lupa ada yang harus dikendalikan yaitu PNS, yaitu orang yang menetap hanya ganti-ganti bos. Bayangkan kalau ini didikotomikan dan sepertinya dengan mudah orang masuk tanpa mengetahui perundangan," ujar Megawati lagi.


Megawati menyampaikan ketika seseorang sudah pernah menjadi anggota DPR, maka menjadi mudah untuk direkomendasikan dan untuk bekerja keras, karena orang itu sudah merasakan bagaimana kesulitan membuat undang-undang harus melakukan lobi dengan partai lain dan juga bermitra dengan pemerintah.