Jakarta (ANTARA) - Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah soal perekrutan rektor asing yang berkembang sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan kewarganegaraannya. Hal ini menjadi polemik belakangan ini di antara masyarakat.
"Sebenarnya ini persolannya bukan antara orang asing atau orang kita. Tetapi, rektor dengan kualitas dan kualifikasi internasional," katanya, di Jakarta, Kamis.
Hal itu dia sampaikan usai diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertema "Menimbang Talenta ASN: Siapkah Hadapi Era Digital", di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Ia menjelaskan wacana rektor asing adalah membangun ekosistem pimpinan dan pengajar dengan kualifikasi internasional, misalnya terakreditasi Indonesia Accreditation Board for Engineering Education (IABEE).
Juga baca: UGM: Rektor asing tak jamin PTN langsung peringkat dunia
Juga baca: Rektor asing dan kualitas perguruan tinggi
Juga baca: Wapres: Pendidik asing jangan langsung menjabat rektor
Intinya, kata dia, berkualitas internasional sehingga kualitas, SDM, pendanaan, dan ekosistem pendidikan tinggi di Indonesia akan semakin membaik.
"Nanti, area yang harus dipertajam di situ. Kualifikasinya seperti apa? Jadi, tidak mengatakan nomor satu warga negara asing. Tetapi, kualifikasi internasional. WNA boleh mengajukan diri, WNI boleh juga mengajukan diri," katanya.
Mengenai ada kritik dari sejumlah rektor perguruan tinggi negeri, itu mengakui kritikan itu muncul karena pemahaman rektornya harus asing. "Dan karena asing, mendapatkan perlakuan istimewa, bukan seperti orang Indonesia. Jadi saya tutup debatnya, kualifikasi internasional," katanya.
Menurut dia, sudah saatnya Indonesia sebagai negara besar dengan kampus-kampusnya yang bagus harus masuk ke taraf internasional.
"Siapapun yang memimpin, kulitnya putih, kuning, sawo matang, atau atau apalah terserah. Pokoknya, kualifikasi internasional," katanya.
Sebelumnya Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mewacanakan mempekerjakan rektor asing dalam rangka menaikkan peringkat perguruan tinggi Indonesia masuk dalam 100 besar dunia.
Bahkan, Nasir mengaku telah mengantongi izin dari Presiden Joko Widodo soal rencana pemerintah yang akan mendatangkan rektor asing.
Berita Terkait
Pemerintah dan DPR pastikan tak ada PHK dan pengurangan gaji non-ASN
Jumat, 7 Juli 2023 5:50 Wib
Deputi Gubernur BI: Peningkatan kinerja UMKM jadi fokus utama
Sabtu, 13 Mei 2023 20:05 Wib
BNPT: Jangan diam dengan kemunculan radikalisme
Sabtu, 27 Agustus 2022 7:11 Wib
Perbaikan Jalan Tol Trans Sumatera tuntas sebelum Lebaran
Sabtu, 12 Maret 2022 12:46 Wib
Bupati Pringsewu terima kunjungan Deputi KSPK BKKBN RI
Kamis, 11 November 2021 14:10 Wib
Kantor Staf Presiden minta Pemkot Palembang optimalkan LRT
Rabu, 10 November 2021 22:47 Wib
Presiden tunjuk Komjen Pol Paulus Waterpauw jadi Deputi BNPP
Jumat, 22 Oktober 2021 10:58 Wib
KSP berharap buka ulang kasus perkosaan anak di Sulsel
Jumat, 8 Oktober 2021 20:51 Wib