Padang (ANTARA) - Konsep wisata halal yang tidak kunjung memiliki dasar hukum yang jelas di Sumatera Barat akan menjadi salah satu kendala dalam upaya perluasan pasar wisata ke Eropa.
"Dasar hukum wisata halal ini tidak jelas, bagaimana mau menjualnya ke Eropa?" kata anggota DPR RI dari Partai Nasdem, Endre Saiful saat membuka Bimtek Sinkronisasi Promosi Pariwisata Pasar Eropa di Padang, Senin.
Endre menyebut pihaknya sudah berkali-kali mengingatkan agar Pemprov Sumbar segera memperjelas konsep dan dasar hukum wisata halal yang akan diterapkan di provinsi tersebut agar masyarakat tidak menyimpulkan defenisi sendiri.
Namun hingga sekarang menurutnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Wisata Halal itu tidak kunjung ditetapkan, sementara gaungnya sudah sangat besar hingga ke level internasional.
Menurutnya saat ini konsep wisata halal itu sudah menjadi polemik di tengah masyarakat. Konsepnya bergeser, bukan wisata halal tetapi mengarah pada wisata syariah dalam artian semua yang berkunjung ke Sumbar harus sesuai dengan syariah islam.
Endre menyebut Pemprov Sumbar tidak bisa lagi bertele-tele soal wisata halal itu. Harus berjelas-jelas seperti apa konsepnya karena jika menilik latar belakang daerah, terutama adat dan budaya, penerapan wisata halal Sumbar tidak akan mungkin persis sama dengan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Ia menilai jika hal itu tidak bisa diselesaikan oleh Pemprov Sumbar segera, pariwisata daerah itu sulit untuk "dijual" ke pasar internasional.
Sementara itu narasumber dari Kementerian Pariwisata, Tazbir menyebut sektor pariwisata menjadi salah satu prioritas dan fokus ekonomi ke depan.
Sumbar yang memiliki destinasi alam dan budaya yang unik sebenarnya memenuhi syarat untuk pasar Eropa karena wisatawan dari daerah itu memang cenderung suka dengan dua hal tersebut.
Namun kesiapan di destinasi harus benar-benar. Jangan sampai ada kesenjangan antara promosi yang dilakukan dengan kondisi riil destinasi.
"Kementerian Pariwisata punya anggaran besar untuk promosi baik di dalam maupun luar negeri. Jangan nanti wisatawan sampai di sini, malah kecewa," ujarnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Oni Yulfian menyebut Peraturan Daerah (Perda) tentang Wisata Halal sedang digodok dengan DPRD. Diharapkan tahun ini bisa diketok palu.
Dalam Perda itu dijelaskan pariwisata halal yang dimaksud adalah memberikan jaminan kepada wisatawan muslim untuk bisa beribadah di mana saja di Sumbar. Selain itu disiapkan pula kuliner dengan sertifikasi halal yang artinya sehat untuk dikonsumsi.
Berita Terkait
Kemenag Lampung gelar kampanye Wajib Halal Oktober
Sabtu, 16 Maret 2024 1:31 Wib
Satgas Halal catat 67 ribu lebih produk UMKM di Jambi kantongi sertifikat halal
Kamis, 7 Maret 2024 22:55 Wib
Wapres meninjau penyembelihan sapi bersertifikasi halal di Selandia Baru
Kamis, 29 Februari 2024 6:51 Wib
Pertamina dampingi 1.237 UMKM binaan raih sertifikasi halal pada 2023
Sabtu, 17 Februari 2024 16:23 Wib
Bengkulu susun konsep pengembangan wisata dan kuliner halal
Senin, 8 Januari 2024 19:07 Wib
Wapres sebut bisnis halal mempersatukan negara Muslim
Rabu, 29 November 2023 8:56 Wib
Kemenag Lampung: 38.267 UMKM telah miliki sertifikat halal
Senin, 27 November 2023 17:47 Wib
Rumah BUMN dan PLN berkolaborasi adakan sertifikasi halal produk UMKM
Kamis, 23 November 2023 19:14 Wib