Kasus PTM di Indonesia meningkat

id Penyakit tidak menular

Kasus PTM di Indonesia meningkat

Menteri Kesehatan Nila Moeloek memberikan keterangan pada wartawan di Jakarta, Senin (15/7/2019). (ANTARA/Aditya Ramadhan)

Jakarta (ANTARA) - Tren jumlah kasus penyakit tidak menular (PTM) meningkat di seluruh provinsi Indonesia dilihat dari data Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) yang dikeluarkan oleh Badan Litbang Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan di Jakarta, Senin, bahwa IPKM sub indeks penyakit tidak menular tahun 2018 yang tumbuh negatif dibanding tahun 2013 menunjukkan kondisi kesehatan orang Indonesia yang semakin buruk dari tahun ke tahun.

"Ini double burden, artinya kalau kita tidak berbuat sesuatu, data Balitbang sudah menumnjukkan, PTM 70 persen akan meningkat," kata Nila usai acara peluncuran IPKM.

Berdasarkan data IPKM, tidak ada satupun sub indeks penyakit tidak menular di 34 provinsi Indonesia menunjukkan hasil baik. Meskipun secara umum angka IPKM nasional meningkat.

IPKM dihasilkan dari penilaian 30 indikator yang masuk dalam tujuh sub indeks penilaian tiap provinsi, yaitu kesehatan balita, kesehatan reproduksi, perilaku kesehatan, pelayanan kesehatan, penyakit tidak menular, penyakit menular, pelayanan kesehatan, dan kesehatan lingkungan. Dari seluruh sub indeks tersebut, hanya sub indeks PTM yang memburuk.

Padahal, kata Nila, penyakit tidak menular ini sangat bisa dicegah yaitu dengan mengubah pola hidup masyarakat menjadi lebih sehat.

Nila menyatakan dirinya sudah berkali-kali mengingatkan agar masyarakat Indonesia melakukan pola hidup sehat dengan makan makanan gizi seimbang, konsumsi buah dan sayur, olahraga, dan periksa kesehatan secara rutin.

Menurut dia, mencegah penyakit tidak menular agar tidak terus meningkat bukan hanya bisa dilakukan dengan intervensi di setiap provinsi Indonesia, melainkan harus masyarakat itu sendiri yang mengubah perilaku.

"IPKM menunjukkan seluruh provinsi PTM nya jelek, artinya ini sudah masalah nasional, masalah kita semua. Kita minta intervensi dari provinsi pasti, tapi secara nasional kita harus teriak dan mengatakan ke masyarakat juga," kata Nila.