Wapres: Rumah Sakit tidak harus dipimpin dokter

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan direktur sebuah rumah sakit tidak mutlak harus dipimpin oleh dokter, melainkan bisa juga dari kalangan profesional di bidang teknik dan jasa pelayanan atau "hospitality".

Hal itu disampaikan Wapres JK secara langsung kepada Menteri Kesehatan Nila Moeloek ketika meresmikan Rumah Sakit Yayasan Rumah Sakit Islam Indonesia (Yarsi) di Jakarta, Rabu.

"Saya sampaikan ke Bu Menkes, lain kali rumah sakit juga direkturnya ada insinyurnya supaya bukan semuanya dokter. Kadang-kadang kita semua kalau bukan dokter, tidak sah itu rumah sakit," kata Wapres JK di Jakarta, Rabu.

Menurut Wapres, dokter hanya berperan sepertiga dari sebuah rumah sakit. Dua pertiga lainnya merupakan peran tenaga teknis untuk mengurusi alat kesehatan dan pelaku bisnis hotel atau "hotelier".

Apabila tiga peran tersebut beroperasi secara imbang dan bersama-sama, mulai dari dokter yang kompeten, peralatan kesehatan memadai, serta pelayanan profesional; maka sebuah rumah sakit akan mendapat citra baik di mata masyarakat.

JK menjelaskan dokter masa kini tidak bisa hanya bermodalkan stetoskop seperti zaman dulu. Dokter sekarang harus mengikuti perkembangan teknologi yang diimplementasikan dalam alat-alat kesehatan.

"Dokter tidak bisa lagi hanya dengan modal stetoskop bisa kasih resep orang. Oleh karena itu, rumah sakit tanpa peralatan kesehatan, maka tidak akan bisa lagi memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat," kata Wapres.

Begitu juga dengan layanan untuk pasien rawat inap. JK mengatakan sebuah rumah sakit perlu diisi oleh tenaga-tenaga profesional di bidang perhotelan untuk memberikan kenyamanan dan keramahan bagi pasien dan pembesuk.

"Perlu juga layanan non-medis, 'hospitality'-nya. Mulai tadi seperti satpamnya hormat, respsionis, tempat tidur, menu makan; itu semua kan prinsip hotel sebenarnya. Kalau dokter yang mengatur sprei kan kurang enak," jelasnya.

Oleh karena itu ketiga unsur tersebut, yakni layanan medis, teknis dan layanan non-medis, harus dimiliki oleh sebuah rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat.

"Jadi bisa terdiri dari tiga macam direktur yang latar belakang pendidikannya berbeda-beda. Kalau direktur rumah sakit dokter semua, itu kesalahan," ujarnya.

Baca juga: Rumah Sakit keberatan atas beban pengadaan pemindai sidik jari BPJS Kesehatan
Baca juga: Persi protes BPJS Kesehatan soal pemindai sidik jari
Baca juga: IDI : Perhatikan kesejahteraan dokter spesialis