Pemprov Lampung bersinergi dengan Jasa Raharja tingkatkan PAD

id pemprov lampung, pt jasa raharja, pad lampung, jumlah kecelakaan

Pemprov Lampung bersinergi dengan Jasa Raharja tingkatkan PAD

Asisten Bidang Ekubang Setprov Lampung Taufik Hidayat dan Kepala PT Jasa Raharja Lampung Suratno, di Bandarlampung, Senin (8/7/2019) (Antara Lampung/HO)

Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Lampung membangun sinergitas dengan Jasa Raharja guna menurunkan intensitas kecelakaan sehingga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lampung.

"Sejauh ini pembagian alokasi dana yang berada pada tubuh Jasa Raharja yakni sebesar 75 persen untuk pemberian santunan kepada para korban dan selebihnya yakni disalurkan ke pemerintah daerah khususnya untuk APBD," kata Kepala Cabang PT Jasa Raharja Suratno di Bandarlampung, Senin (8/7).

Baca juga: Pemprov Lampung dorong ekonomi kerakyatan melalui UMKM berbasis digital

Hal tersebut terungkap ketika Audiensi dengan Jasa Raharja di Ruang Rapat Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Senin (8/7).

Ia menjelaskan, Jasa Raharja salah satunya berperan dalam memberikan santunan kepada para korban kecelakaan lalu lintas baik darat, laut maupun udara.

Selain itu juga dana tersebut juga disalurkan ke pemerintah daerah.

Menurut dia, hingga akhir Juni 2019 ini, rasio klaim terkait kecelakaan lalu lintas di Provinsi Lampung ini masih mencapai 75 persen.

Baca juga: Pemprov Lampung dan Australia perluas kerja sama

"Jadi saya berharap tingkat kecelakaan menurun sehingga dapat menurunkan rasio klaim hingga sebesar 50 persen. Apabila itu terwujud maka alokasi dana 50 persen lainnya sekitar Rp70 miliar dapat kita salurkan ke APBD Provinsi Lampung yang pada akhirnya dapat berguna bagi perkembangan serta pembangunan," pungkasnya.

Hal senada disampaikan Asisten Bidang Ekonomi dan Keuangan Setprov Lampung Taufik Hidayat bahwasanya hal tersebut dapat menunjang APBD Provinsi Lampung.

"Kita juga harus fokus bersama-sama untuk meningkatkan secara intensif terkait PAD Provinsi Lampung melalui Pajak Kendaraan Bermotor. Kita harus bekerja sama baik dari Dishub maupun Bapenda serta juga dapat kolaborasi bersama Jasa Raharja, sehingga mendorong wajib pajak dan mengoptimalkan PAD yang ada untuk dimanfaatkan bagi pemerataan pembangunan Provinsi Lampung," jelas Taufik.