Hingga Oktober 2020 alat berat tetap jadi objek pajak bagi daerah

id KPK-RI,PPP P3,Pajak Perkebunan

Hingga Oktober 2020 alat berat tetap jadi objek pajak bagi daerah

Ilustrasi. Alata berat sedang mengangkat mobil yang tergelincir ke sungai. (Antarasumut/Holik)

Kementerian Keuangan sudah merespon surat dari Provinsi Lampung dan bisa dilihat di laman djpk.kemenkue.go.id bahwa alat berat itu menjadi pajak daerah hingga tahun depan

Bandarlampung (ANTARA) - Hingga 10 Oktober 2020 alat berat tetap menjadi objek pajak bagi daerah kata tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  

Menurut Ketua Tim KPK-RI wilayah III Dian Patria di Bandarlampung, Rabu, sehabis masa itu pajak alat berat tidak dapat dipungut apabila tidak ada perubahan peraturan Undang-undang 28 tahun 2009.

"Kementerian Keuangan sudah merespon surat dari Provinsi Lampung dan bisa dilihat di laman djpk.kemenkue.go.id bahwa alat berat itu menjadi pajak daerah hingga tahun depan," tegas dia.

Dian menjelaskan, bahwa fungsi KPK terkait masalah ini adalah sebagai supervisi untuk berkoordinasi dengan wajib pajak atau menagih mereka yang tidak mau membayar.

Baca juga: Korsupgah KPK RI evaluasi MCP Kota Bandarlampung

"Kemarin kita sudah buat kesepakatan di provinsi bahwa kami dalam hal ini berfungsi sebagai supervisi dan yang saya tau para wajib pajak butuh penegasan lagi dari pemerintah," jelasnya.

Di sisi lain, KPK-RI Wilayah III juga mendorong pemda setempat untuk segera bersinergi data dengan Kanwil Pajak terkait permasalahan pajak bumi bangunan, perkebunan, pertambangan dan perikanan (PBB P3).

"Jadi mereka harus bertukar data dahulu, untuk mengetahui berapa luasnya, siapa pemiliknya, ijin kebun, tambang apa saja yang ada karena itu sebagai dasar menagihnya," kata dia.

Ia mengharapkan, setelah sering data perkebunan, pertambangan dan perikanan antara pemda setempat yang memberi ijin dengan Kanwil Pajak sehingga PBB P3 dari para wajib pajak ini dapat ditagih sesegera mungkin untuk meningkatkan PAD.

"Nantinya Ditjen Pajak dapat menagih PBB P3 sesuai dengan luas wilayah yang tertera di dokumen," kata dia.

Baca juga: Pemprov Lampung bangun sinergitas dengan KPK terkait pencegahan korupsi
 

Pewarta :
Editor : Samino Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar