Jakarta (ANTARA) - Deputi Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden, Bambang Widianto mengatakan kekerdilan bukan hanya masalah makanan dan gizi, akan tetapi juga berkaitan dengan permasalahan lainnya.
"Kita optimis ini bisa dilakukan melalui percepatan pencegahan 'stunting' (kekerdilan) dengan yang terkoordinir dan konvergen, yaitu sinergi lintas sektor dengan bersama-sama menyasar kelompok prioritas yang tinggal di desa dan perkotaan," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Bambang yang juga Sekretaris TNP2K di mana Wapres Jusuf Kalla sebagai ketuanya itu, mengatakan permasalahan kekerdilan juga berkaitan antara lain dengan sanitasi, ketersediaan air bersih, pendidikan, ekonomi, dan budaya.
Bambang membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (1/7) malam.
"'Stunting' adalah program strategis nasional, kita targetkan prevalensi turun hingga di bawah 20 persen pada 2024," katanya.
Dalam sambutannya, ia mengatakan program percepatan pencegahan kekerdilan dapat diwujudkan apabila pemerintah pusat dan daerah fokus menangani masalah itu secara bersama-sama.
Bambang menjelaskan bahwa pada 2019 pemerintah menetapkan 160 kabupaten prioritas penanganan kekerdilan, bertambah dari 2018 yang hanya 100 kabupaten yang tersebar lokasinya di 34 provinsi.
Kekerdilan, katanya, tidak bisa dipandang sebelah mata. Anak dengan kondisi itu cenderung memiliki tingkat kecerdasan yang rendah.
Selain itu, pada usia produktif, individu yang pada balita dalam kondisi kekerdilan berpenghasilan 20 persen lebih rendah. Kerugian negara akibat kekerdilan sekitar Rp300 triliun per tahun. Kekerdilan juga dapat menurunkan produk domestik bruto negara hingga tiga persen.
Bambang menerangkan sedikitnya ada lima pilar penting yang harus dilakukan agar semua program pencegahan kekerdilan sukses, yaitu komitmen pemimpin, kampanye perubahan perilaku, konvergensi program, akses pangan bergizi, pemantauan, dan evaluasi program.
Bambang optimistis jika kelima pilar tersebut berjalan sesuai rencana maka target penurunan kekerdilan ke level 20 persen pada 2024 bisa tercapai. Saat ini, kekerdilan di Indonesia masih berada pada angka 30,8 persen
Ketua panitia rapat itu, Abdul Muiz, dalam laporannya menyebut 72 bupati dan wali kota akan menandatangani komitmen bersama menurunkan prevalensi kekerdilan di wilayah masing-masing.
Berita Terkait
Gubernur Lampung sebut kasus DBD akan dikendalikan
Jumat, 22 Maret 2024 17:13 Wib
Dinsos Lampung sebut 444 relawan tagana siap bantu penanganan kebencanaan
Kamis, 21 Maret 2024 19:13 Wib
Harry Kane ke Inggris untuk penanganan cedera pergelangan kaki
Senin, 18 Maret 2024 4:06 Wib
MAKI: Masalah pangkat jadi kendala penanganan dugaan korupsi Firli Bahuri
Rabu, 13 Maret 2024 19:24 Wib
Masyarakat apresiasi penanganan listrik saat banjir
Senin, 26 Februari 2024 14:45 Wib
Kejagung tegaskan penanganan korupsi BTS masih berlanjut
Minggu, 18 Februari 2024 16:26 Wib
Disperindag Lampung catat 1.000 ton beras disediakan untuk operasi pasar
Jumat, 2 Februari 2024 13:15 Wib
KemenPPPA pantau penanganan kekerasan seksual 24 siswi SD di Bengkulu Utara
Jumat, 26 Januari 2024 5:30 Wib