Kotabaru (ANTARA) - Kalangan Legislatif Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, kembali menyinggung perlunya membahas wacana penyulingan air laut menjadi air tawar atau desalinasi dengan skala besar guna mengatasi krisis air bersih seperti yang kini terjadi akibat dampak jebolnya Tanggul Tirawan.
Wakil Ketua DPRD Kotabaru, Muhammad Arif, Kamis, mengatakan, perlu terobosan baru dalam mengantisipasi terjadinya krisis air bersih di Bumi Saijaan, baik secara konvensional dengan memaksimalkan infrastruktur seperti DAM atau bendungan maupun solusi lain.
"Terkait dengan penanggulangan krisis air di Kotabaru saat ini akibat jebolnya tanggul DAM Tirawan, kita (legislatif) terus melakukan koordinasi," kata Arif.
Dikatakannya, koordinasi dimaksudkan untuk menentukan kebijakan yang bersifat jangka pendek seperti dalam penanggulangan, maupun kebijakan untuk antisipasi dan jangka panjang.
Dalam hal ini, legislatif mengharapkan peran aktif SKPD dan instansi terkait lebih mengoptimalkan peran dan fungsi keberadaan DAM yang ada, seperti Gunung Perak, Gunung Ulin, dan embung lainnya.
Selain itu, perlunya gerakan nyata dengan melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan air hujan, karena diketahui Kabupaten Kotabaru memiliki potensi curah hujan yang cukup tinggi.
"Bersamaan itu, kita juga akan terus melakukan usaha baik di tingkat provinsi maupun pemerintah pusat agar turut berpartisipasi dalam mencarikan solusi terbaik dalam penyediaan air bersih di Bumi Saijaan," katanya. Termasuk, wacana perlunya program desalinasi air laut di Kotabaru dengan target dukungan pendanaan dari APBN untuk pelaksanaan program ini.
Diketahui, akibat tingginya intensitas curah hujan sejak pekan pertama bulan Juni terjadi banjir di sejumlah daerah di Kabupaten Kotabaru, termasuk waduk atau Embung Tirawan yang dibangun dari dana APBN sebesar Rp27 miliar pada 2016 itu tidak mampu menampung air hingga jebol pada, Sabtu (8/6).
Jebolnya tanggul Embung Tirawan yang mampu menampung 200.000 meter kubik air itu berdampak pada terganggunya distribusi air bersih bagi sedikitnya 4.000 pelanggan PDAM di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kotabaru.
Berita Terkait
Paripurna DPR setujui UU DKI Jakarta
Kamis, 28 Maret 2024 13:22 Wib
Komisi V DPR minta tertibkan terminal bayangan di Terminal Rajabasa
Rabu, 27 Maret 2024 14:50 Wib
Lanal Bintan tangkap puluhan PMI non prosedural di Kepri
Selasa, 26 Maret 2024 22:36 Wib
KPK lelang barang rampasan terpidana mantan rektor Unila Karomani
Selasa, 26 Maret 2024 21:41 Wib
Manunggal Air TNI hidupkan Desa Gunung Haji menjadi lumbung pangan
Senin, 25 Maret 2024 13:25 Wib
Potensi hujan lebat di 18 provinsi termasuk Lampung
Minggu, 24 Maret 2024 4:35 Wib