Pengamat nilai saatnya Jokowi dorong rekonsiliasi kultural

Surabaya (ANTARA) - Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam menilai sudah saatnya Presiden RI terpilih pada Pilpres 2019, Joko Widodo mendorong rekonsiliasi kultural pascaputusan Mahkamah Konstitusi dalam sidang putusan sengketa pemilu, di Jakarta, Kamis (27/6).

"Pak Jokowi punya tugas berat untuk bisa mendorong rekonsiliasi kultural khususnya dari pendukung pasangan Capres-Cawapres 02 Prabowo-Sandi agar bisa menjadi bagian besar barisan sesama anak bangsa membangun bangsa di tengah tantangan polarisasi di antara kedua kubu," kata Surokim kepada ANTARA di Surabaya, Jumat.

Menurut dia, keputusan majelis hakim konstitusi sebenarnya sudah bisa diprediksi sejak awal. Meski demikian, lanjut dia, tetap harus dihormati, kendati kalau dicermati ke depan keputusan itu akan tetap memiliki efek mengeraskan polarisasi dua kubu yang sejatinya membutuhkan rekonsiliasi termasuk dari kebijakan hukum.

"Memang mendesakkan hukum progresif pada hakim-hakim yang masih menghadapi tantangan yang berat. Sebagai pengamat, saya sebenarnya sebelum keputusan itu digodok ada, tetap berharap secercah cerah untuk praktik hukum kita, khususnya untuk hakim konstitusi di MK. Hakim-hakim konstitusi kita bisa progresif sehingga akan lebih maslahat dalam perbaikan pemilu kita ke depan yang bagaimanapun masih banyak kekurangan dari sisi penyelenggara," katanya.



Namun, lanjut dia, bagaimanapun semua pihak harus menghormati keputusan ini dan terus berikhtiar mencari jalan jalan rekonsiliasi kultural agar polarisasi antarpendukung tidak kian mengeras dan bisa mencair.

"Kini harapan kita bisa lakukan melalui jalan kultural agar semua bisa menjadi satu dalam kebersamaan sebagau sesama anak bangsa," katanya.

Peneliti Surabaya Survey Senter (SSC) ini percaya bahwa Jokowi punya kapasitas untuk itu. Langkah-langka strategik kultural, menurtunya akan bisa menjadi jalan rekonsiliasi yang bisa jadi pilihan saat ini. Tentunya, kata dia, hal itu tidak mudah karena dibutuhkan politik kenegarawanan level atas.

Menurutnya, rekonsiliasi kultural merupakan pilihan dan jalan alternatif yang tersedia pascaputusan MK yang menolak permohonan Prabowo-Sandi keseluruhan yang menempatkan situasi psikologis para pendukung dalam posisi "lose" atau kalah.

"Tentunya juga disertai harapan semoga euforia kemenangan 01 (Jokowi-Ma'ruf) tidak diglamorifikasi sehingga kian membuat pendukung 02 (Prabowo-Sandi) antipati dan bisa memberi respek," katanya.

Rekonsiliasi kultural, menurutnya memang butuh waktu panjang tetapi efeknya lebih permanen karena yang disentuh rasa kebersamaan. "Semisal silaturahimm saling memaafkan, ngopi bareng, duduk bersama pak Jokowi dalam penguatan karakter bangsa. Banyak menurut saya jalan-jalan kultural yang masih bisa ditempuh," katanya..