Jakarta (ANTARA) - Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan sidang pleno pengucapan putusan atas sengketa Pilpres 2019 oleh Mahkamah Konstitusi akan digelar pada Kamis (27/6).
"Berdasarkan keputusan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) hari ini, sidang pleno pengucapan putusan akan digelar pada Kamis, 27 Juni 2019, mulai pukul 12.30 WIB," katanya melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Senin.
Keputusan tersebut membuat jadwal putusan sidang menjadi dipercepat dari semula diagendakan berlangsung pada Jumat (28/6).
Fajar mengatakan surat panggilan sidang kepada pihak terkait sudah disampaikan sesuai perubahan jadwal yang berlaku.
"Siang tadi juga, surat panggilan sidang kepada para pihak sudah disampaikan," katanya.
Pihak terkait yang dimaksud adalah Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno serta Tim Kampanye Nasional (TKN) 01, Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.
Jadwal pleno pengucapan putusan akan dimuat melalui website resmi MK untuk diketahui oleh publik.
Menurut Fajar, tahapan agenda sidang terbuka sengketa Pilpres 2019 yang dilaksanakan selama sepekan sejak Jumat (14/6), telah menghasilkan sejumlah fakta persidangan dari pihak terlapor maupun pelapor.
Seluruh fakta persidangan berdasarkan hasil dengar pendapat maupun barang bukti yang terkumpul, kata Fajar, dibahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk memperoleh pendapat dari sembilan hakim MK.
Agenda RPH perdana yang dimulai hari ini diikuti oleh seluruh hakim berikut sejumlah pegawai yang telah disumpah di Gedung MK Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
"Agenda RPH ini dilakukan secara tertutup. Kegiatan rapat berjalan kondusif. Selain hakim, hanya sejumlah pegawai yang sudah diambil sumpahnya hadir dalam agenda itu," katanya.
Tim hukum Capres-cawapres Prabowo-Sandiaga dalam permohonan gugatan hasil Pilpres 2019 meminta MK mendiskualifikasi Capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin.
Prabowo-Sandiaga dalam petitumnya memohon ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2019.
Sedangkan KPU sebagai pihak termohon dan tim hukum Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai pihak terkait dalam jawaban atas gugatan, meminta MK menolak seluruh permohonan tim Prabowo-Sandiaga.
Berita Terkait
TPN sebut telah siap ajukan gugatan PHPU ke MK
Rabu, 20 Maret 2024 20:52 Wib
Ketua MK: Hakim tak boleh "cawe-cawe" dalam pembuktian di sengketa pemilu
Kamis, 7 Maret 2024 5:44 Wib
Bawaslu Bandarlampung: Kasus TPS 19 Waykandis diregistrasi ke Gakkumdu
Kamis, 22 Februari 2024 20:28 Wib
Putusan PN Blambangan Umpu dinilai salah tentukan lokasi terkait sengketa tanah 320 Ha PTPN VII Bungamayang
Selasa, 28 November 2023 19:32 Wib
Anies: Solusi penanganan sengketa lahan di Indonesia berbeda-beda
Selasa, 28 November 2023 10:59 Wib
Bawaslu Lampung: Sengketa di Pesisir Barat ditolak sepenuhnya
Rabu, 22 November 2023 19:39 Wib
Bawaslu Bandarlampung identifikasi potensi sengketa penetapan DCT
Jumat, 3 November 2023 10:05 Wib
Polres Lampung Tengah sebut tujuh warga dipulangkan usai diperiksa
Sabtu, 23 September 2023 13:28 Wib