Jakarta (ANTARA) - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Buya Anwar Abbas meminta pemerintah memerintahkan aparat kepolisian dan aparat keamanan lain yang bertugas di lapangan tidak melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan jiwa dan nyawa dari para pengunjuk rasa hilang.
"Hal ini selain tidak sesuai dengan Sila Kedua (Pancasila) yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, juga akan merusak citra penegak hukum dan keamanan serta pemerintah," kata Anwar Abbas dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu.
Kalau aparat penegak hukum masih melakukan tindakan-tindakan demikian dan masyarakat luas menilai aparat penegak hukum semakin represif dan brutal, ia mengatakan, maka stabilitas keamanan akan terganggu dan kondisi perekonomian bisa kena dampak buruknya.
"Karena masalah ini jelas-jelas akan membuat para investor dan dunia usaha akan lari atau menarik diri dan tidak bisa melakukan aktivitasnya," katanya, menambahkan
Agar keadaan tidak semakin parah, Muhammadiyah menghimbau pemerintah secepatnya memulihkan situasi dan melakukan langkah-langkah yang lebih arif dan lebih tepat agar situasi kembali normal.
Sekelompok orang pada Selasa (21/5) malam sampai Rabu dini hari melakukan aksi berunjuk rasa di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendesak pengusutan dugaan kecurangan yang terjadi dalam pemilihan umum. Aksi itu berujung kerusuhan dan memicu bentrok antara pengunjuk rasa dengan aparat keamanan.
Muhammadiyah minta pemerintah instruksikan polisi tidak bertindak represif
Kepulan asap menutup sebagian besar ruas jalan KS Tubun pasca bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan di kawasan Petamburan, Jakarta, Rabu (22/5/2019). (ANTARA/Aditya Pradana Putra/aa
