Lampung (ANTARA) - Belum maksimal pengelolaan Kampung Keluarga Berencana (KB) di Provinsi Lampung yang sudah berjalan sejak tahun 2016 lalu.
"Saat ini Kampung KB masih mengarah kepada capaian secara kuantitatif, meski dalam pelaporan telah disediakan berbagai indikator yang dapat diintervensi untuk pengembangan pengelolaan Kampung KB," kata Kepala Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung, Zainal Aspin Zikri, pada Rakornis Kemitraan di Bandarlampung, Selasa.
Ia menyebutkan, jumlah Kampung KB di Provinsi Lampung terus meningkat, pada saat dicanangkan tahun 2016 terdapat sebanyak 15 Kampung KB, mengingat satu kabupaten/kota ada satu kampung KB. Di Lampung terdapat 15 kabupaten dan kota.
Selanjutnya, pada 2017 terdapat 229 kampung KB dan tahun 2018 bertambah 217 kampung KB, dan total hingga April 2019 mencapai 461 kampung KB.
Zainal menjelaskan, faktor penyebab ketidakberhasilan kampung KB itu diantaranya kurangnya intervensi lintas sektor.
"Banyak yang beranggapan bahwa kampung KB merupakan tugas BKKBN. Padahal semua lintas sektor ada di dalamnya," ujar dia.
Ia menjelaskan, pengertian kampung KB adalah satuan wilayah setingkat desa dengan kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan pembangunan terkait dalam upaya peningkatan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.
Artinya, terdapat kegiatan lainnya di kampung KB guna meningkatkan kualitas hidup dan masyarakat setempat.
Ia menjelaskan, dinas instansi terkait, swasta dan lainnya dapat berperan dalam membangun kualitas masyarakat di kampung KB.
"Saya mencontohkan di Kampung KB terdapat usaha kecil seperti keripik pisang bantuan dari dinas sosial, untuk pemasaran dinas perdagangan bisa masuk, termasuk juga dinas perindustrian untuk membuat kemasannya," kata dia.
Faktor lain kurang berhasilnya Kampung KB, yakni keterbatasan anggaran dan SDM BKKBN sehingga pembentukan Kampung KB di desa stunting dan sangat tertinggal, kegiatan sosialisasi, pelatihan pokja, monitoring dan evaluasi belum menjangkau seluruhnya.
Selain itu, BKKBN belum optimal dalam melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait pembiayaan Kampung KB. Kemudian tidak diperolehnya data secara akurat tentang pengelolaan Kampung KB, karena belum semua mengisi data secara tertib ke dalam aplikasi Kampung KB.*
