"Keberhasilan program tersebut tak mungkin ditentukan oleh BKKBN saja, tetapi juga membutuhkan dukungan , komitmen kepedulian tinggi, partisipasi dan kerja sama dari pemangku kepentingan dan mitra kerja seluruh tingkatan," kata Kepala Perwakilan
Ia menyebutkan, pemerataan pengelola dan pelaksanaan program KKBPK, terutama di daerah yang memiliki capaian rendah, termasuk daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan serta kampung KB, memerlukan dukungan komitmen dari pemangku kepentingan dan mitra kerja.
Pemangku kepentingan dan mitra kerja itu, lanjutnya, meliputi organisasi profesi, organisasi pendidikan, kepemudaan, perempuan, swasta, para tokoh agama, masyarakat, dan tokoh adat.
Menurutnya, dukungan komitmen yang bersinergitas dan terpadu dari pemangku kepentingan serta mitra kerja diperlukan secara operasional mulai dari tingkat pusat hingga ke lini lapangan.
"Kami telah membangun kemitraan yang diwadahi dengan menjalin nota kesepahaman dengan pemangku kepentingan dan mitra kerja agar program tersebut berjalan dengan baik," jelasnya.
Uliantina juga mengatakan bahwa efektivitas implementasi nota kesepahaman tersebut juga perlu juga dievaluasi bersama.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung itu menegaskan, kemitraan yang terjalin dan telah dituangkan dalam MoU dapat dilaksanakan secara konkret termasuk hambatan dan keberhasilannya.
"Ini sangat penting karena kerja dan karya nyata sangat dibutuhkan untuk keberhasilan program KKBPK," jelasnya.
Karena itu, ia mengharapkan kemitraan yang terjalin saat ini tak terhenti pada penandatanganan nota kesepahaman.
Uliantina menambahkan, pembangunan yang dilaksanakan selama ini kurang bermakna jika laju pertumbuhan pendudukan tidak terkendali. Karena itu pengendalian laju penduduk melalui program KKBPK yang telah berlangsung sejak lama dapat berjalan dengan baik.
Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) KKBPK Provinsi Lampung diikuti sekitar 80 peserta dari pemangku kepentingan dan mitra kerja daerah setempat.
