Tripoli, Libya (ANTARA) - Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA), yang diakui PBB, pada Rabu (24/4) mendesak Dewan Keamanan PBB mengirim satu komisi internasional untuk menyelidiki kejahatan Jenderal Khalifa Haftar.
Komisi tersebut takkan mengadakan dialog atau berunding sebelum mengalahkan pasukan Haftar, kata Juru Bicara GNA Muhenned Yunus di dalam satu pernyataan.
"Fayez As-Sarraj --Ketua Dewan Presiden dan Perdana Menteri Pemerintah Kesepakatan Nasional, yang diakui PBB-- meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengirim satu komisi guna menyelidiki dan membuktikan kejahatan terhadap warga sipil dari pasukan militer yang dipimpin oleh Khalifa Haftar," kata Yunus, sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis malam. "As-Sarraj belum meminta pengiriman pengamat internasional dari PBB."
Pasukan Haftar pada Mei melancarkan operasi untuk merebut Ibu Kota Libya, Tripoli --tempat GNA bermarkas.
Sedikitnya 254 orang telah tewas dan ratusan orang lagi cedera dalam bentrokan belum lama ini di pinggir Tripoli, kata Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) akhir pekan lalu.
Libya telah terjerumus ke dalam kekacauan sejak Muammar Gaddafi --yang lama memerintah negeri tersebut-- digulingkan dan terbunuh dalam aksi perlawanan yang didukung NATO pada 2011.
Sejak itu, negeri tersebut telah menyaksikan kemunculan dua pemerintah: satu di Libya Timur, yang berada di bawah pimpinan Haftar, dan satu lagi di Tripoli --yang mendapat pengakuan PBB.
Sumber: Anadolu Agency
Libya dukungan PBB desak Dewan Keamanan usut Jenderal Khalifa Haftar
Panglima pasukan Libya Timur Jenderal Khalifa Haftar (Anadolu Agency)
