BPJS Kesehatan gelontorkan Rp38 miliar untuk bayar tagihan

id bpjs kesehatan

Salah satu warga Palangka Raya menunjukkan kartu peserta BPJS Kesehatan menggunakan telepon genggam. (Foto: ANTARA/Ist)

Palangka Raya (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Palangka Raya, Kalimantan Tengah menggelontorkan dana sebanyak Rp38 miliar untuk membayar kapitasi dan tagihan klaim.

"Dana kapitasi dan tagihan klaim sebesar Rp38,633 miliar lebih itu dibayarkan periode sepanjang bulan April 2019," kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya Muhammad Masrur Ridwan, Selasa.

Dia menerangkan, pembayaran itu berasal dari kapitasi 141 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 18 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palangka Raya.

Wilayah kerja itu meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Gunung Mas.

Masrur juga mengatakan, secara nasional BPJS Kesehatan telah menggelontorkan Rp11 triliun untuk membayar utang klaim jatuh tempo BPJS Kesehatan kepada rumah sakit.

"Di luar itu. BPJS Kesehatan juga melakukan pembayaran sebesar Rp1,1 triliun dalam bentuk dana kapitasi kepada FKTP," kata Masrur, saat acara konferensi pers di kantor BPJS Kesehatan setempat.

Dia mengatakan, sampai hari ini, tagihan klaim rumah sakit yang lolos verifikasi dan sudah jatuh tempo akan dibayar BPJS Kesehatan dengan mekanisme "first in first out".

Urutan pembayarannya disesuaikan dengan catatan. Rumah sakit yang lebih dulu mengajukan berkas secara lengkap, transaksi pembayaran klaimnya akan diproses terlebih dulu.

Masrur mengatakan, setiap tanggal 15 merupakan tanggal pembayaran kapitasi untuk FKTP. Karena itu, ada kemungkinan pembayaran non-kapitasi dan tagihan rumah sakit dibayarkan BPJS Kesehatan pada hari berikutnya.

Dia menambahkan, biasanya mitra perbankan kami menjalankan transaksi untuk pembayaran kapitasi ini dulu. Namun kami pastikan kewajiban pembayaran ke fasilitas kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku dapat dilakukan paling lambat hari ini.

"Kami juga sudah berkoordinasi dengan kantor pusat, sehingga kantor cabang bisa memantau dan memastikan fasilitas kesehatan di wilayah kerjanya agar dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya pula.

Diharapkan masyarakat semakin yakin bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat akan terus berlangsung, dan rumah sakit terus meningkatkan pelayanan sehingga semua pihak akan merasa nyaman.
Pewarta :
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar