Zainudin Bantah Soal Pengaturan Proyek dan Penetapan Fee

id Fee proyek

Zainudin Hasan saat menjalani sidang. (Antaralampung/Damiri)

Bandarlampung (ANTARA) - Bupati Lampung Selatan (nonaktif) Zainudin Hasan dalam sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa, membantah terkait pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan tahun 2018.

"Saya tidak tahu menahu soal pengaturan lelang," kata dia menjawab pertanyaan Hakim Ketua Mien Trisnawati dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, Senin.

Selain pengaturan lelang, Zainudin juga membantah keterangan saksi-saksi yang sebelumnya telah dihadirkan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya ini tidak tahu apa-apa yang mulia, apalagi penetapan fee proyek, saya tidak tahu," kata dia menjelaskan.

 Zainudin menegaskan bahwa dirinya hanya sebatas mengecek hasil pembangunan dan memberikan saran kepada Hermansyah Hamidi untuk mengerjakan pembangunan dengan cepat.

Selebihnya kata Zainudin, mereka semua yang mengatur soal proyek di Lampung Selatan.

"Saya langsung turun ke lapangan memeriksa apa yang telah dikerjakan oleh Dinas PUPR Lampung Selatan. Kadang juga saya mengeceknya siang hari dan juga malam hari. Itu saya lakukan dengan tujuan agar pembangunan merata dan benar," kata dia lagi.

Zainudin Hasan duduk di kursi pesakitan terkait kasus suap proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan. Dalam persidangan itu, Zainudin mengenakan pakaian batik serta kopiah warna hitam yang juga didampingi oleh dua penasihat hukumnya.

Zainudin oleh JPU telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi (TPK) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK).
Pewarta :
Editor: Hisar Sitanggang
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar