60 Jabatan Perwira Tinggi TNI Akan Direstrukturisasi

id TNI, restrukturisasi TNI, Presiden Joko Widodo

60 Jabatan Perwira Tinggi TNI Akan Direstrukturisasi

TNI (Antara/Ampelsa)

Jakarta (Antaranews Lampung) - Presiden RI Joko Widodo menyebut akan ada restrukturisasi di tubuh TNI untuk perwira tinggi baru pada 60 ruang jabatan.
      
"Yang penting juga saya sampaikan mengenai restrukturisasi di TNI. Akan ada jabatan untuk perwira tinggi baru sebanyak 60 ruang," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah acara Pengarahan Presiden Republik Indonesia kepada Peserta Rapat Pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tahun 2019 di Istana Negara Jakarta, Selasa.
      
Presiden Jokowi menambahkan bahwa ruang-ruang kosong tersebut dapat diisi dari mulai perwira menengah berpangkat kolonel sehingga naik ke jabatan perwira tinggi.
      
Untuk itu, setidaknya akan ada 60 jabatan bagi perwira tinggi yang baru.
      
"Bisa diisi dari kolonel untuk naik ke jabatan bintang. Jadi, ada 60 jabatan bintang baik 1,2, dan 3," katanya.
      
Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa 60 ruang jabatan yang akan direstrukturisasi itu sudah ada peraturan presiden (perpres).
      
"Kan sudah ada perpres, perubahan perpres 10 jadi 62 direvisi. Sudah ada jabatan, seperti komadan korem (danrem), danrem tipe B dinaikkan jadi danrem tipe A, sebanyak 21 danrem. Otomatis dinaikkan jadi bintang satu, dan dampak ke bawah banyak jabatan kolonel dari letkol jadi kolonel," katanya.
      
Panglima TNI juga mengatakan bahwa restrukturisasi guna mempertahankan piramida jabatan sehingga tetap proporsional.
      
"Katakanlah akan menambah, kita akan tambah fungsional untuk menjaga piramida. Contoh, perwira tinggi ahli bidang HI, hankam, sosial, bisa kita tambah," katanya.
      
Pada kesempatan itu, hadir 368 perwira TNI dan Polri, terdiri atas 198 perwira tinggi TNI dan 170 perwira tinggi Polri.
      
Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.