Pengusaha: Debat Pilpres Kurang Banyak Bahas Masalah Investasi

id Debat capres, kepastian hukum, pengusaha lampung

Pabrik Biodesel di Lampung. (Antara Lampung/HO)

Debat perdana calon presiden dan wakil presiden bertema hukum hak asasi manusia, korupsi dan terorisme itu, tak terlalu banyak membahas kepastian hukum untuk berinvestasi dan masih banyaknya aturan yang membingungkan terutama di daerah
Bandarlampung (Antaranews Lampung) - Kepastian hukum dan masih banyaknya aturan yang tumpang tindih dalam berinvestasi dinilai masih kurang banyak dibahas dalam debat perdana calon presiden dan wakil presiden pada Kamis (17/1) malam.

"Debat perdana calon presiden dan wakil presiden bertema hukum, hak asasi manusia, korupsi dan terorisme itu, tak terlalu banyak membahas kepastian hukum untuk berinvestasi dan masih banyaknya aturan yang membingungkan terutama di daerah," kata Muchtar Lutfie, salah seorang pengusaha, di Bandarlampung, Jumat.

Ia menyebutkan, pengusaha berharap dalam debat tersebut capres-cawapres dapat memberikan jaminan iklim berinvestasi, terutama di daerah, dapat terjaga.

Pengusaha, lanjutnya, mengharapkan iklim investasi dapat terjaga terutama masalah kepastian hukum, stabilitas keamanan, dan kemudahan untuk kepengurusan surat-surat yang harus mendapat perhatian pemerintah daerah.

Ia mencontohkan, dalam kepengurusan surat izin untuk usaha di kantor pelayanan terpadu satu atap, tetap saja birokrasinya berbelit-elit.

Bahkan, lanjutnya, dalam mengurus surat izin tersebut masyarakat atau pengusaha harus pula mendatangi kantor instansi terkait lainnya.

"Yang namanya kantor pelayanan satu atap, harusnya semua instansi terkait dalam perizinan harus berada di sana," ujarnya.

Ia menambahkan, dalam debat capres dan cawapres itu, baik pasangan calon nomor 01 (Joko Widodo - KH Mar'uf Amin maupun nomor urut 02 (Prabowo Subianto-Sandiaga Uno) belum banyak menyentuh kepastian hukum dalam berinvestasi.

"Paslon masih berkutat persoalan banyaknya aturan baik di pemerintah pusat maupun daerah yang tumpang tindih, termasuk aturan berinvestasi," tambahnya.

Yusuf, salah seorang pengusaha lainnya menginginkan adanya aturan yang tidak tumpang tindih, terutama peraturan daerah.

Selain itu, pengusaha dalam mengurus surat-surat izin berinvestasi tidak berbelit-belit dan biaya yang mahal.

"Birokrasi harus memberikan pelayanan prima dan tidak berberlit-belit dalam pengurusan izin usaha, sehingga investor mau menanamkan modalnya di daerah ini," katanya lagi.

Menurutnya, investasi akan masuk bila adanya jaminan dari pemerintah bahwa iklim berinvestasi di daerah itu dari semua aspek bagus.

Keluhan pengusaha selama ini, lanjutnya, masih ditemuinya kendala saat pengurusan izin di pemerintah daerah serta adanya klaim tanah oleh warga kepada perusahaan, serta kepastian hukum serta keamanan dalam berinvestasi.

"Kondisi Lampung saat ini cukup kondusif, meskipun ada kasus-kasus tanah antara warga dengan pengusaha Lampung, namun tidak terlalu berpengaruh pada keberlangsungan usaha," tambahnya.

Sementara itu, debat perdana calon presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan Kamis (17/1) malam tersebut bertema hukum, hak asasi manusia, korupsi dan terorisme.

Debat tersebut diikuti oleh dua pasangan calon yang berkompetisi dalam Pilpres 2019, pasangan nomor urut 01, Joko Widodo - Ma'ruf Amin dan pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
Pewarta :
Editor: Samino Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar