Turki kembali perintahkan penangkapan 100 tentara

id Turki, kudeta miliater Turki

Turki kembali perintahkan penangkapan 100 tentara

Setelah kudeta gagal, sebanyak 10.400 orang ditahan, demikian data yang diberikan oleh Presiden Erdogan. Sebanyak 100 orang yang ditahan adalah jenderal. (Reuters)

Istanbul (Antaranews Lampung) - Turki memerintahkan penangkapan lebih dari 100 tentara dan mantan taruna atas dugaan memiliki hubungan dengan ulama yang dituding mendalangi upaya kudeta pada 2016, kata jaksa penuntut dan media pemerintah, Jumat.

 Operasi polisi yang membidik pendukung ulama Fethullah Gulen telah dilancarkan secara rutin sejak kudeta gagal tersebut dan baru-baru ini dilakukan lebih intens. Gulen membantah keterlibatannya dalam upaya kudeta tersebut, yang menyebabkan kematian 250 orang.

Kantor kepala jaksa Istanbul mengatakan mereka memerintahkan penangkapan 50 tersangka - enam di antaranya adalah perwira dan sisanya adalah taruna akademi militer yang dikeluarkan setelah kudeta - dalam penyelidikan yang dilakukan terhadap orang-orang yang memiliki hubungan dengan Gulen di angkatan militer.

Operasi tersebut, yang meluas ke 16 provinsi, difokuskan pada sambungan telepon yang dilakukan melalui jaringan tetap, menurut pernyataan itu.

Di Provinsi Adana di bagian selatan Turki, jaksa penuntut memerintahkan penangkapan 52 prajurit lain, yang 42 di antaranya masih bertugas, dalam operasi yang dilakukan di 20 provinsi, menurut kantor berita pemerintah, Anadolu.

Laporan itu menyebutkan bahwa pejabat berpangkat kolonel, mayor, letnan dan perwira lain yang masih bertugas menghadapi penangkapan atas sambungan telepon via telepon umum yang dilakukan untuk menghubungi orang-orang yang diduga memiliki hubungan dengan Gulen. Sebagian besar tersangka sudah ditahan.

Lebih dari 77.000 orang telah ditahan sembari menunggu persidangan, sementara 150.000 pejabat sipil, personel militer dan lainnya telah dipecat atau diskors dari pekerjaan mereka sebagain bagian dari aksi penindakan pascakudeta. Operasi cukup luas masih dilakukan secara rutin.

Sejumlah kelompok HAM dan sekutu Barat Turki telah menyuarakan kekhawatiran atas aksi penindakan tersebut dan mengatakan bahwa Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah menggunakan kudeta gagal itu sebagai dalih untuk membungkam perbedaan pendapat.