Presiden: Pemerintah akan penuhi kebutuhan listrik 1,2 juta keluarga

Jakarta (Antaranews Lampung) - Pemerintah akan terus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum memiliki sambungan listrik tetap yang layak yang diperkirakan mencapai 1,2 juta keluarga di seluruh Indonesia, kata Presiden Joko Widodo.

"Hitungan kita 1,2 juta (keluarga) di seluruh provinsi. Ini akan terus kita sisir satu per satu," kata Presiden dalam kunjungan kerjanya meninjau program 'BUMN Hadir Untuk Negeri: Sambung Listrik Gratis Bagi Keluarga Tidak Mampu' di Bogor, Minggu.

Dalam keterangan yang diterima, Presiden yang didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno, Direktur Utama PLN Sofyan Basir, Direktur Utama Bank Mandiri Kartiko Wirjoatmodjo, Direktur Utama BTN Maryono, dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati meninjau lokasi pemasangan tepatnya berada di pemukiman warga Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor.

Presiden kemudian menuju rumah-rumah warga dengan berjalan menyusuri gang.

Dalam kesempatan ini, Presiden secara simbolis mengaktifkan aliran listrik ke rumah warga yang dibantu program tersebut dengan menekan tombol "miniature circuit breaker (MCB)".

Mengutip data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), saat ini terdapat 235.756 keluarga prasejahtera di Jawa Barat yang belum menikmati layanan listrik PLN secara langsung. "Ingin saya sampaikan bahwa di Provinsi Jawa Barat ini ada kurang lebih 200-an ribu rumah yang belum ada listriknya," ujar Presiden.

Selama ini, untuk memenuhi kebutuhan penerangan sehari-hari, ratusan ribu rumah tersebut melakukan penyambungan listrik ke instalasi tetangga sekitar yang telah memiliki sambungan listrik.

"Ada yang memang belum ada listriknya, ada yang sudah ada listrik tetapi nyambung dengan tetangga atau dengan orang tua. Nah sekarang kita sambung secara mandiri," kata Presiden.

Pada umumnya, mereka mengeluarkan dana kurang lebih Rp50 ribu hingga Rp60 ribu per bulan untuk mendapatkan sambungan listrik dari tetangga.

"Sekarang kita sambung secara mandiri. Itu lebih murah dari data yang kita terima. Biasanya per bulan bayar bisa Rp50 ribu sampai Rp60 ribu. Setelah sendiri seperti ini bayar kurang lebih Rp25 ribu sampai Rp30 ribu," kata Presiden.

Perlu diakui bahwa selama ini banyak warga yang merasa kesulitan untuk melakukan penyambungan listrik mandiri secara resmi melalui PLN. Biaya penyambungan standar merupakan kendala utama yang mereka hadapi.

Melihat kondisi tersebut, 34 BUMN sepakat untuk bersinergi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan salah satunya memberikan fasilitas penyambungan listrik secara gratis bagi masyarakat prasejahtera. Program ini diharapkan dapat menyasar rumah tangga lainnya di seluruh provinsi yang ada.