Polri dukung BPH Migas awasi penditribusian

Bandarlampung (Antaranews Lampung) - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) siap mendukung Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dalam mengawasi penyediaan dan pendistribusian BBM ke seluruh wilayah Indonesia.
     
"Bahkan ke daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar)," kata Kepala Biro Operasi Polda Lampung Kombes Yosi Hariyoso, di Bandarlampung, Jumat.
     
Ia menyebutkan, hal tersebut sebagai tindaklanjut atas Penandatanganan Nota Kesepahaman BPH Migas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 02/MoU/KA/BPH/2018 dan Nomor: B/58/IX/2018 tanggal 17 September 2018 terkait Pengamanan dan Penegakan Hukum dalam rangka Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.
     
Menurutnya, dalam rangka sinergisitas, optimalisasi dan implementasi MoU antara BPH Migas dan Kepolisian Negara Republik Indonesia baik ditingkat pusat maupun daerah telah dilakukan sosialisasi dan workshop terkait tindaklanjut MoU tersebut.
     
Sementara itu BPH Migas mengadakan workshop bertajuk "Sinergisitas Instansi dalam Rangka Pengawasan Penyediaan dan  Pendistribusian BBM untuk Menunjang Pembangunan Nasional, berlangsung Kamis (22/11).
     
Acara itu, dihadiri anggota Polsek, Polres dan Polda Lampung dan Hiswana Migas serta Badan Intilejen Daerah (Babinda) Propinsi Lampung.
     
Anggota Komite BPH Migas M. Ibnu Fajr mengatakan MoU tersebut akan memperkuat kerja BPH Migas untuk mengawasi distribusi BBM di berbagai wilayah Indonesia. Apalagi Pemerintah saat ini juga tengah menjalankan Program BBM Satu Harga untuk seluruh wilayah Indonesia yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.
     
"Salah satu concern kita, bagaimana mengamankan penyaluran BBM bersubsidi yang sebanyak 14,5 juta Kilo Liter dengan uang APBN senilai Rp32 triliun," tambahnya.
     
Ibnu menjelaskan, apabila BPH Migas harus mengawasi sendiri penyaluran BBM ke seluruh negeri tentu tidak mungkin, karena itu peran Kepolisian sangat penting untuk mendukung pengawasan terutama di daerah 3T.
     
"Kita harus saling berikan informasi, saling bantu pengawasan, berikan pembinaan kesadaran hukum kepada masyarakat, lakukan penegakan hukum, dan meningkatkan kapasitas SDM," tutupnya.