Ayo Lampung, tingkatkan daya saing internasional

Bandarlampung  (Antaranews Lampung) - Provinsi Lampung diminta oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar internasional.
       
"Hal itu sesuai dengan keinginan Pemerintahan Presiden Joko Widodo menetapkan agenda prioritas keenam Nawacita, yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional," kata Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung, Lukmansyah, di Bandarlampung, Senin.
     
Ia menyebutkan Nawacita ini dapat dicapai melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif dengan sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang ditentukan. 
     
Menurutnya, pemerintah pusat memantau dan mengevaluasi kebijakan Nawacita di Lampung. 
     
Pihaknya juga akan melakukan kegiatan bertema "Efektivitas Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat".
       
Kegiatan itu juga akan dihadiri kunjungan tim kerja akan berlangsung 21 hingga 24 November 2018.
       
Pelaksanaan evaluasi tersebut yakni oleh Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesra Sekretariat Kabinet, M. Amperawan. 
       
Sebelum kegiatan itu berlangsung, Pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat pembahasan rencana kegiatan pemantauan dan evaluasi kebijakan perekonomian dan kesejahteraan rakyat di Ruang Rapat Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

         
"Evaluasi ini untuk memperoleh data dan informasi serta masukan Tim Kerja Efektivitas, sejauhmana progres atas kinerja yang telah dilaksanakan oleh Pemprov Lampung terkait permasalahan tersebut," kata Lukmansyah. 

       
Untuk itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani koperasi, UMKM, dan pariwisata. 
       
Kemudian, ekonomi kreatif, pendidikan, kebudayaan, industri, perdagangan, kelautan dan perikanan, tanaman pangan dan hortikultura serta ketenagakerjaan.

Selain itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Lampung, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, pada pertemuan di Kantor Pemprov Lampung pada Kamis 22 November 2018.