Demokrat kuasai DPR, Trump makin kokoh di Senat AS

id Trump,AS

Demokrat kuasai DPR, Trump makin kokoh di Senat AS

Donald Trump/ist

Washington (Antaranews Lampung) - Partai Demokrat pada Selasa (6/11) merebut kendali di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat sehingga membuka peluang bagi partai tersebut untuk menghadang agenda dan mengawasi secara ketat pemerintahan Presiden Donald Trump.

Sementara itu, dalam pemilihan paruh waktu dua tahun setelah ia meraih jabatan tertinggi di Gedung Putih, Trump dan rekan-rekannya di Partai Republik memperluas kendali di Senat AS setelah berlangsungnya kampanye, yang membuat masyarakat terpecah. Kampanye seperti itu ditandai dengan percekcokan tajam menyangkut ras, imigrasi dan berbagai masalah lain terkait budaya.

Namun, hasil pemilihan paruh waktu pada Selasa merupakan kenyataan pahit bagi Trump.

NBC News memperkirakan bahwa Partai Demokrat akan menduduki mayoritas kursi, yaitu 229 berbanding 206, di DPR. Dengan demikian, Demokrat mengambil alih kendali dari Partai Republik untuk pertama kalinya dalam delapan tahun.

Media-media lainnya juga memperkirakan bahwa Partai Demokrat akan menggaet setidaknya 23 kursi, yang diduduki Republik, yang mereka perlukan untuk menjadi pemenang mayoritas.

Dengan mendapatkan mayoritas kursi di DPR, Demokrat akan memiliki kekuatan untuk menyelidiki pengembalian pajak Donald Trump, kemungkinan konflik-konflik kepentingan bisnisnya serta tuduhan bahwa kampanye Trump pada 2016 mempunyai kaitan dengan Rusia.

Demokrat juta bisa memaksa Trump menurunkan ambisi-ambisi legislatifnya, yang kemungkinan akan menghancurkan tekadnya untuk mendanai pembuatan dinding perbatasan dengan Meksiko, serta mengeluarkan paket pemotongan pajak atau menjalankan kebijakan-kebijakan garis kerasnya dalam bidang perdagangan.

DPR yang dikuasai Demokrat juga akan bisa memakzulkan Trump jika ada bukti-bukti bahwa Presiden AS itu menghalangi hukum atau bahwa tim kampanyenya pada pemilihan presiden 2016 bersekongkol dengan Rusia.

Namun, Kongres tidak bisa mendepak Trump dari jabatannya tanpa ada keputusan penghukuman dari dua pertiga