Wagub apresiasi pemerintah daerah mendapatkan WTP

id wagub lampung, bacahtiar basri,wtp

Wagub apresiasi pemerintah daerah mendapatkan WTP

Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri (Foto: HO/ist)

Jumlah pemda yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di wilayah Provinsi Lampung dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, dan itu harus diapresiasi, kata Bachtiar
Bandarlampung (Antaranews Lampung) - Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri mengapresiasi pemerintah daerah di Lampung yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengeculian dalam laporan keuangannya.

"Jumlah pemda yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di wilayah Provinsi Lampung dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, dan itu harus diapresiasi," kata Bachtiar di Bandarlampung, Kamis.

Ia menyebutkan pemerintah daerah di Provinsi Lampung telah memiliki komitmen untuk terus memperbaiki tata kelola dan kualitas pengelolaan keuangan yang menjadi tanggung jawabnya.

Hal tersebut ditunjukkan dengan terus bertambahnya jumlah pemda yang mendapatkan opini WTP di wilayah Provinsi Lampung.

Bachtiar Basri mengatakan bahwa pada tahun 2014 ada sembilan pemda yang mendapat opini WT. Pada 2015 ada 11 pemda.

Kemudian, pada 2016 ada 13 pemda dan pada 2017 juga terdapat 13 pemda yang mendapat opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung.

"Hal tersebut menunjukan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintah dan pertanggunjawaban keuangan publik," jelasnya.

Wagub mengatakan bahwa ada beberapa poin dari hasil pemeriksaan BPK atas LKPD pemerintah daerah se-Provinsi Lampung.

Ia menyebutkan, poin tersebut menjadi permasalahan utama dan perlu mendapat perhatian, seperti neraca untuk poin penyajian saldo jangka panjang non permanen dan dana bergulir, penatausahaan barang milik daerah (aset), penyerahan aset terkait SMA/SMK yang saat ini kewenangannya pada Provinsi Lampung.

Kemudian, disiplin anggaran terkait kesalahan penggunaan anggaran, pengelolaan/penatausahaan pendapatan dan pengelolaan keuangan BLUD.

Ia mengharapkan seluruh permasalahan di atas dapat segera diselesaikan dan tidak terulang kembali pada LKPD tahun 2018.

"Ke depan masalah-masalah itu tidak terjadi lagi, seperti pengelolan aset, ini terjadi tidak hanya di Pemprov Lampung saja tapi juga seluruh kabupaten/kota, harapan kita nantinya jangan gampang memindahkan petugas aset yang telah kita latih ke tempat yang lain," jelasnya.

Bachtiar menambahkan, untuk mencapai target WTP sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan APBD tidak cukup hanya dengan kerja keras, namun juga dibutuhkan sinergitas dari seluruh elemen untuk memajukan Lampung.

 
Pewarta :
Editor: Samino Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar