BI Lampung luncurkan kartu debit pembayaran nasional

id kepala perwakilan, bank indonesia,Budiharto Setyawan

Kepala BI Perwakilan Lampung Budiharto Setyawan (kemeja putih) menujukkan kartu GPN (Foto: HO/ist)

pada kegiatan kali ini kita mengharapkan masyarakat minimal bisa menukarkan satu kartunya dengan yang berlogo GPN
Bandarlampung (Antara) - Kantor Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung meluncurkan kartu debit Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) berlogo garuda putih.

"Peluncuran kartu GPN berlogo garuda putih itu hari ini hingga dua pekan," kata Kepala BI Perwakilan Lampung, Budiharto Setyawan, di Bandarlampung, Selasa.

Ia menjelaskan kegiatan yang akan berlangsung selama dua minggu tersebut menargetkan penukaran sebanyak 2.000 kartu berlogo garuda putih itu oleh masyarakat Lampung.

Menurutnya, Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sebelumnya telah diluncurkan secara nasional pada 3 Mei 2018 lalu, dan untuk Lampung dimulai pada 23 Oktober 2018.

Ia menjelaskan, banyak keuntungan yang didapat oleh masyarakat melalui kartu debit berlogo GPN, selain biaya transaksi lebih murah, data nasabah seluruhnya berada di dalam negeri dan kartu tersebut telah menggunakan teknologi chip yang lebih aman dari sistem magnetic stripe.

Di Lampung ada sekitar 10.000 ribu nasabah yang telah melakukan transaksi menggunakan kartu GPN, setelah peluncuran kartu berlogo garuda putih itu secara nasional.

BI Lampung menargetkan penukaran sebanyak 2.000 kartu berlogo garuda putih itu oleh masyarakat Lampung.

"Untuk saat ini kita mendapat kesempatan meluncurkan GPN, pada kegiatan kali ini kita mengharapkan masyarakat minimal bisa menukarkan satu kartunya dengan yang berlogo GPN," ujarnya.

Keuntungannya, lanjut dia, akan lebih efisien, karena biaya transaksi bisa lebih rendah, data nasabah ada di dalam negeri dan perlindungan kepada konsumen dapat lebih baik.

Budi menjelaskan meskipun kartu GPN baru untuk kartu debit saja dan belum dapat digunakan di luar negeri, namun keuntungan yang didapat sudah sangat besar, sebab data?dari nasabah Indonesia akan tersimpan di dalam negeri sehingga dapat digunakan pemerintah untuk mengambil kebijakan dan data itu sangat mahal.

Selain itu secara nasional ada penghematan Rp230 miliar per tahun akibat penurunan biaya transaksi sebab data diolah di dalam negeri.

 
Pewarta :
Editor: Samino Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar