Bandarlampung (Antaranews Lampung) - Wali Kota Bandarlampung Herman HN mengharapkan Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu setempat untuk dapat menindak tegas pelanggaran Pemilu 2019.
"Saat ini telah memasuki masa kampanye. Saatnya minta KPU dan Bawaslu Lampung harus tegas kalau ada pelanggaran, jangan ada pembiaran seperti Pilgub Lampung 2018 lalu," kata Herman, di Bandarlampung, Senin.
Herman HN yang juga calon gubernur pada Pilgub 2018 lalu mencontohkan pelanggaran yang kurang mendapat respons dari penyelenggara pilkada itu berupa?melaporkan praktik politik uang, namun justru orang yang melapor yang diproses.
Ia mengaku kecewa terhadap kinerja Bawaslu dan KPU Lampung dalam menangani politik uang pada Pilgub Lampung 2018 lalu.
"Yang sudah lalu ya sudah jadi pelajaran buat kita, tapi kalo pada Pemilu 2019, masih juga tak benar, saya mau berkata apalagi," katanya pula.
Wali Kota Bandarlampung itu juga minta kepada penyelenggara agar Pemilu 2019 jangan lagi seperti pelaksanaan Pilgub Lampung 2018, sehingga komisioner KPU dan Bawaslu harus memperbaiki diri demi tercipta pemilu jurdil.
Sebelumnya, pada Minggu (23/9) KPU Lampung melakukan deklarasi pemilu damai bersama dengan perwakilan parpol peserta Pemilu 2019, TNI/Polri, calon DPD, dan berbagai komunitas peduli pemilihan umum.
Acara yang mengusung tema "Indonesia Menolak Hoaks, Politisasi SARA dan Politik Uang" itu, KPU Lampung dengan dihadiri Bawaslu, menggelar kegiatan seremonial tersebut di Tugu Adipura Bandarlampung.?
Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono mengakui banyak persoalan yang dihadapi lembaganya selama penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 di Lampung. Nanang berharap pemilu tahun depan akan berlangsung aman dan damai.
"Deklarasi damai untuk tujuh bulan ke depan menjadi tanggung jawab kita bersama, seluruh masyarakat Lampung. Dengan demikian kita sudah membantu negara kita, terutama bumi Lampung," katanya pula.
Sementara Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah mengatakan deklarasi kampanye damai ini adalah komitmen bersama untuk dijaga, agar kampanye 2019 berlangsung damai dan sejuk.
Semua, lanjutnya, turut bertanggung jawab untuk mengantisipasi praktik politik uang dan politisasi SARA.
"Kita isi kampanye mendidik, kami juga menyediakan posko pengaduan bagi masyarakat Lampung yang belum terdata dalam DPT, sehingga yang belum masuk DPT untuk segera melapor nanti kami segera ditindaklanjuti oleh KPU," katanya pula.
Wali Kota Bandarlampung berharap KPU-Bawaslu tindak pelanggaran
Deklarasi Pemilu damai bersama dengan perwakilan parpol peserta Pemilu 2019, TNI/Polri, calon DPD, dan berbagai komunitas peduli pemilihan umum. di Tugu Adipura Bandarlampung, Minggu, (23/9) (Foto: Antaralampung.com/Ardiansyah)
Saat ini telah memasuki masa kampanye. Saatnya minta KPU dan Bawaslu Lampung harus tegas kalau ada pelanggaran, jangan ada pembiaran seperti Pilgub Lampung 2018 lalu, kata Herman
