Lampung Timur (Antaranews Lampung) - Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Timur Imam Zuhdi Adnan mengingatkan penggagas hastag atau tagar #2019GantiPresiden jangan sampai bertujuan mengganti sistem kenegaraan.
"Masalah hastag 2019GantiPresiden itu saya melihat hanya upaya, bukan menjadi tujuan," kata Imam Zuhdi Adnan di Lampung Timur, Kamis, saat dimintai pandangannya terkait tagar #2019GantiPresiden.
Namun, Imam Zuhdi berpandangan hastag 2019GantiPresiden dapat memecah belah bangsa jika diteruskan dan dilakukan dengan cara-cara tidak tepat.
Seperti terjadi di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada acara Car Free Day di akhir April 2018, massa yang mengenakan kaus dengan slogan #2019GantiPresiden dan peserta Car Free Day yang memakai kaus #2019DiaSibukKerja bertemu. Keduanya saling ejek dan hujat.
"Kalau diteruskan dengan gaya-gaya seperti di Bundaran HI dengan massa saling berhadap-hadapan bisa saja terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi itu, tidak ada lagi ujaran kebencian dan penistaan agama," kata Imam Zuhdi lagi.
Menurut dia, dalam sistem demokrasi, tagar 2019GantiPresiden dengan maksud mengganti pemimpin diperbolehkan asal sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Namun, jika tujuan akhirnya mengganti UUD 1945 dan sistem kenegaraan, konsekuensinya menjadi musuh negara.
"Boleh mengganti presiden dengan demokratis. Akan tetapi, kalau sistem enggak bisa, kalau sistem yang mengganti `kan DPR dan MPR bersama rakyat Indonesia," ujarnya.
Ia berharap Pemilihan Umum Presiden 2019 berjalan aman dan masing-masing pendukung tidak saling menghujat.
NU ingatkan tidak ganti sistem kenegaraan
Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Timur Imam Zuhdi Adnan (Foto: Ist)
Masalah hastag 2019GantiPresiden itu saya melihat hanya upaya, bukan menjadi tujuan, kata Imam
