Gubernur Lampung Lantik Kepala BPKP Perwakilan Lampung

id Pelantikan Kepala BPKP Lampung, BPKP Lampung

Gubernur Lampung Lantik Kepala BPKP Perwakilan Lampung

Gubernur Lampung M Ridho Ficardo bersama Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung sebelumnya Sally Salamah (tengah) dan Kepala BPKP baru Kisyadi SE MSi (kanan), di Balai Keratun, Bandarlampung, Rabu (1/8) siang. (FOTO: ANTARA Lampung/Ist)

Bandarlampung (Antaranews Lampung) - Gubernur Lampung M Ridho Ficardo melantik Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung.

Pelantikan dan serah terima jabatan Kepala BPKP sebelumnya Sally Salamah kepada Kepala BPKP baru Kisyadi SE MSi dilakukan di Balai Keratun, kantor gubernur Lampung, Bandarlampung, Rabu (1/8) siang.

Dalam sambutannya Gubernur Ridho mengucapkan terima kasih kepada Sally Salamah atas kinerja dan dedikasinya selama ini sebagai Kepala BPKP Lampung. Tidak Lupa, Gubernur Ridho juga mengucapkan Selamat kepada Kisyadi sebagai Kepala BPKP Lampung yang baru.

Ridho berharap, kedepan dibawah kepemimpinan Kisyadi, BPKP Lampung dapat bekerja sama dengan lebih maksimal bersama Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal pembangunan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

"Saya berharap peran BPKP dapat terus ditingkatkan terutama dalam menjawab dinamika yang berkembang di masyarakat. Diantaranya adalah dalam hal Mengawal program-program strategis baik yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Lampung," ucapnya.

Adapun peran serta yang dimaksud oleh Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo diantaranya adalah mengawal pelaksanaan pembangunan seperti Jalan tol, Bendungan, Kawasan Industri Maritim, infrastruktur dan lainnya. BPKP diharapkan dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dari sudut pandang pengawasan sehingga dapat meminimalisir permasalahan-permasalah yang mungkin terjadi.

Gubernur Ridho juga berharap BPKP dapat terus berkontribusi dalam membangun akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah. Berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sampai dengan saat ini jumlah pemerintah daerah yang telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI adalah 13 Pemda dari 16 Pemda yang ada di Wilayah Provinsi Lampung. Dan diharapkan jumlah Pemda yang memperoleh opini WTP terus meningkat.