Presiden Turki tunjuk menantu sebagai Menkeu

id Turki, Erdogan, kudeta Turki

File/Paus Francis menyambut Presiden Turki Tayyip Erdogan dan istrinya Emine dalam kunjungan di Vatikan, 5 Februari 2018. (Reuters)

Istanbul (Antara/Reuters) - Presiden Turki Tayyip Erdogan mempergunakan kewenangan dalam sistem presidensial baru yang sudah lama dia kampanyekan, dengan menunjuk menantunya menjadi menteri keuangan serta menjanjikan reformasi yang lebih besar di negara yang telah dia kuasai selama 15 tahun.

Beberapa jam setelah menyatakan sumpah jabatan baru di Ankara, Erdogan mengangkat Berat Albayrak menjadi menteri keuangan dan finansial dalam kabinetnya.

Penetapan kabinet baru, yang dinilai absen dari tokoh ramah pasar, ini membuat nilai mata uang lira turun tajam pada hari yang sama.

Erdogan kini secara resmi menjadi pemimpin Turki paling kuar sejak Mustafa Kemal Ataturk mendirikan republik ini dari reruntuhan kekaisaran Ottoman.

 Namun sementara Ataturk yang mengubah bangsa miskin di pinggiran timur Eropa menjadi sebuah negara republik sekuler berorientasi Barat, Erdogan justru berjuang untuk mengembalikan nilai-nilai ke-Islam-an untuk kembali dalam kehidupan publik dan mengangkat jutaan warga--yang sejak lama dipinggirkan oleh elit sekuler--dari jurang kemiskinan.

"Kami meninggalkan sistem yang dalam masa lalu telah membuat negara kami harus membayar mahal karena menyebabkan kekacauan politik dan ekonomi," kata Erdogan dalam sebuah pidato pada Senin malam waktu setempat.

Dalam sistem baru ini, posisi perdana menteri dihilangkan dan sang presiden bisa memilih sendiri kabinetnya, mengatur kerja kementerian dan bisa memecat pegawai sipil -- semuanya tanpa persetujuan oleh parlemen.

 Erdogan mengatakan bahwa sistem presidensial yang kuat sangat vital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memastikan keamanan nasional, terutama setelah upaya kudeta gagal pada 2016 lalu. Namun sejumlah negara Barat dan kelompok HAM mengecamnya karena membuat Turki semakin dekat pada otoritarianisme.

 Setelah kudeta gagal dua tahun lalu, Turki, sebagai negara anggota NATO dan kandidat anggota baru Uni Eropa, telah menahan sekitar 160.000 orang, memenjara para wartawan yang kritis, serta memberedel puluhan media.

 Pemerintah beralasan langkah itu diperlukan mengingat situasi keamanan yang gawat.

 Sementara itu para investor khawatir Erdogan, orang yang mendaku diri sebagai musuh dari "bunga bank", akan semakin memperketat kebijakan moneter.

(Uu.SYS/A/GM.N.Lintang/A/M. Anthoni) 




 
Pewarta :
Editor: Hisar Sitanggang
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar