Pemprov Lampung kembali raih WTP

id Wtp, pemprov, dprd, keuangan

Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (Foto/Net)

Bandarlampung (Antaranews Lampung) -Pemerintah Provinsi Lampung kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) empat kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Lampung Tahun 2017. 
       
"Opini WTP ini merupakan keempat kali sejak 2014," kata Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis, di Bandarlampung, Rabu.
       
Hamartoni mengatakan keberhasilan Pemprov Lampung memperoleh opini WTP adalah hasil kerja keras seluruh pihak baik dari organisasi perangkat daerah juga dari DPRD sebagai pihak legislatif sehingga laporan keuangan dapat terselesaikan lebih cepat dan tepat waktu.
     
 "Kami berharap, di masa yang akan datang kualitas laporan keuangan dapat ditingkatkan," ujar Hamartoni.
       
Ia mengatakan masukan dan rekomkendasi yang diberikan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Tahun 2017 akan segera ditindaklanjuti untuk meningkatkan efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
         
Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Aprizal mengapresiasi Pemprov Lampung yang mampu menyediakan laporan keuangan daerah dengan akuntabel sehingga berhasil memperoleh opini WTP.
       
Ia mengatakan ke depan Pemprov Lampung segera mengaktifkan penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik (e-Planning and e-Budgeting) dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.  
     
 "Saya berharap sistem pengelolaan keuangan akan menjadi lebih baik," ujarnya.
       
 Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Sunarto mengungkapkan keberhasilan Pemprov Lampung mempertahankan opini WTP  akan menjadi momentum  untuk mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan daerah yang patut dipertahankan.
     
Namun, ia mengingatkan masih ada sejumlah permasalahan dalam laporan keuangan Provinsi Lampung yang perlu segera ditindaklanjuti .
     
Permasalahan tersebut di antaranya terkait dengan temuan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern (SPI), tertib adminstrasi laporan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bodsa)  dan admistrasi tambahan penghasilan pegawai.  
Pewarta :
Editor: Hisar Sitanggang
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar