Kapolri minta kepala daerah alokasikan anggaran untuk FKUB

id kapolri tito karnavian

Kapolri minta kepala daerah alokasikan anggaran untuk FKUB

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (ANTARA /Sigid Kurniawan)

FKUB ini biasanya aktif kalau diberikan anggaran. Jadi kalau kepala daerahnya peduli, beri anggaran agar FKUB aktif lagi. Kalau FKUB tidak aktif, ideologi radikalisme bisa berkembang terus, kata Jenderal Tito
Jakarta (Antaranews Lampung) - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta para kepala daerah agar mengalokasikan anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di daerah masing-masing untuk dapat melakukan upaya pencegahan terhadap radikalisasi yang kerap menyasar generasi muda.

"FKUB ini biasanya aktif kalau diberikan anggaran. Jadi kalau kepala daerahnya peduli, beri anggaran agar FKUB aktif lagi. Kalau FKUB tidak aktif, ideologi radikalisme bisa berkembang terus," kata Jenderal Tito di Mabes Polri, Jakarta, Selasa.

Menurutnya, upaya menangkal berkembangnya paham radikalisme di daerah merupakan tanggung jawab semua pihak, terutama kepala daerah.

Ia pun berharap adanya kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan ini.

"Masalah terorisme ini masalah kita bersama terutama kepala daerah. Jadi harus ada kerja sama yang baik antara pusat dan daerah untuk meminimalisir gerakan teror ini," katanya.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memerintahkan jajaran Densus 88 agar memantau kembali sel-sel jaringan teroris yang tidak terlalu aktif selama Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

"Saya sudah memerintahkan Kepala Densus 88 untuk sel-sel yang tidak terlalu aktif namun potensial agar kembali dimonitor," kata Jenderal Tito.

Pasalnya bagi kelompok teroris, melakukan aksi teror di Bulan Ramadhan, pahalanya lebih besar dibanding pada bulan-bulan lainnya. Karena itulah hal ini perlu diwaspadai.

"Menurut mereka, melakukan aksi di bulan Ramadhan, pahalanya lebih besar," katanya.

Terkait pemantauan tersebut, pihaknya meminta jajaran Densus untuk bekerja sama dengan jajaran Intelijen dan TNI. "Sehingga semua jaringan yang sudah terpetakan betul-betul dapat dimonitor," katanya.

Menurut dia, pemantauan ini penting karena belajar dari pengalaman kasus bom Surabaya dimana pelakunya merupakan sel Jamaah Ansharut Tauhid (JAD) yang tidak aktif sehingga luput dari pemantauan.