Perkembangan demokrasi di Lampung termasuk baik

id Rpjmd, rpjmn, indeks demokrasi lampung

Pejabat Sementara Gubernur Lampung Didik Supriyatno saat memberikan sambutan pada acara Grand Launcing Indek Kerawanan Pemilu (IKP) pemilihan Kepala Daerah tahun 2018. (Foto: dok Humas Bawaslu) (Foto: dok Humas Bawaslu/)

Bandarlampung (Antaranews Lampung) 
Perkembangan demokrasi di Lampung, dari pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2016 yang dilaksanakan pada  2017 mencapai mencapai angka 61,00 dalam skala 0 sampai 100 dimana kinerja demokrasi Provinsi Lampung tersebut masih berada pada kategori sedang.
     
"Penilaian itu berdasarkan rancangan pembangunan jangka menengah daerah 2015-2019 dengan target capaian IDI pada tahun 2019 sebesar 73,50," kata Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setprov Lampung, Heri Suliyanto, pada Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung tahun 2017 di Bandarlampung, Selasa.
       
Ia menyebutkan, pengukuran IDI terdiri dari tiga aspek yang diukur yaitu kebebasan sipil (civil liberties), hak-hak politik (political rights) dan lembaga demokrasi (institutions of democracy).
       
Menurutnya, dalam penyusunan survei IDI tahun 2016 yang dilaksanakan tahun anggaran 2017 terdapat penurunan khususnya pada aspek kebebasan sipil yang turun sebesar minus 11,5 poin (dari tahun 2015 sebesar 71,99 menjadi 60,49 pada tahun 2016). 
       
Terjadi pula penurunan pada aspek hak-hak politik yang semula tahun 2015 bernilai 63,19 turun menjadi 59,32 pada tahun 2016.
       
"Selain pemerintah unsur masyarakat seperti akademisi, aktivis, LSM dan pekerja media juga terlibat dalam penyusunan IDI. Semua turut berkontribusi sesuai perannya dalam memberikan dukungan dalam proses pengumpulan data di lapangan sekaligus kualitas kontrolnya," ujar dia.
       
Pelaksanaaan FGD merupakan bagian penting dari keseluruhan rangkaian penyusunan IDI.
       
Karena itu, ia berharap bahwa melalui FGD IDI ini, peran aktif para peserta dan pikiran-pikiran jernih dapat dapat digali dan dimobilisasi secara produktif, sehingga data yang telah dikumpulkan oleh rekan-rekan BPS dapat dianalisis lebih tajam sehingga aspek validitas data terpenuhi. 
         
"Pemprov Lampung berharap hasil FGD IDI di Provinsi Lampung dapat dipertanggung-jawabkan sampai pembahasan akhir di BPS Pusat dan semoga FGD IDI tahun 2017 di Provinsi Lampung dapat membuahkan hasil yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara dalam meningkatkan kualitas demokrasi,"  tambahnya. 
         
Hery menjelaskan bahwa dalam RPJMN 2014-2019 salah satu tujuan pembangunan politik adalah pemantapan proses positif konsolidasi demokrasi yang berarti menargetkan nilai- nilai demokrasi telah mengakar luas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
         
Karena itu upaya-upaya penguatan pembangunan politik harus terarah dan terukur.
Pewarta :
Editor: Hisar Sitanggang
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar