Jakarta (Antaranews Lampung) - Kementerian Keuangan segera melakukan kalkulasi keberlanjutan keuangan BPJS Kesehatan dalam memenuhi kewajiban kepada pihak rumah sakit dan peserta program.
"Kalau mengenai BPJS, saya sudah menugaskan Pak Wamen dan Direktorat Jenderal Anggaran untuk melakukan kalkulasi dan rekomendasi BPK dalam konteks apakah keuangannya dari sisi kewajiban BPJS kepada rumah sakit dan service provider bisa dipenuhi secara berkelanjutan," kata Menkeu Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Menurut dia, kalkulasi itu juga dari keseluruhan aspek baik dari sisi pemerintah, masyarakat, dan dari sisi internal BPJS sendiri.
"Kita lihat UU APBN 2018, apa yang bisa dilakukan dari situ dan apa yang dilakukan pada 2019," kata Menkeu.
Ketika ditanya apakah pemerintah akan mengambil opsi menaikkan iuran untuk mengatasi defisit di BPJS Kesehatan, Sri Mulyani mengatakan tidak.
"Kita belum akan melakukan itu. Kita melihat yang struktur defisit sekarang berdasarkan mix kebijakan yang bisa dilakukan BPJS dari berbagai sumber. Kita akan secara hati-hati dalam konteks jangka panjang supaya keuangannya terjaga," katanya.
Dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2017 ini, BPK menyampaikan temuan-temuan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.
Atas temuan-temuan tersebut, BPK memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk perbaikan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN tahun mendatang.
Rekomendasi tersebut antara lain: memberbaiki sistem informasi laporan keuangan dan piutang perpajakan; menetapkan kebijakan penyelesaian kelebihan/kekurangan pendapatan dari hasil penjualan minyak solar dan premium; serta membuat skema kebijakan yang tepat dalam penyelesaian kewajiban BPJ S kepada pihak Rumah Sakit dan peserta.
BPK juga meminta seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga meningkatkan pengendalian dalam pengelolaan PNBP, Belanja, Persediaan, Aset Tetap dan Utang pada K/L; serta bersama DPR mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas penambahan anggaran pagu APBN subsidi di luar parameter yang ditetapkan.
Berita Terkait
Dokter sebut anjuran jalan kaki dan naik tangga baik bagi kesehatan
Rabu, 27 Maret 2024 19:12 Wib
UPTD Kesehatan Hewan Lampung menyediakan 1.500 dosis vaksin rabies
Jumat, 22 Maret 2024 18:52 Wib
Gubernur Lampung sebut kasus DBD akan dikendalikan
Jumat, 22 Maret 2024 17:13 Wib
BPJS Kesehatan Bandarlampung berikan layanan JKN selama libur Lebaran
Rabu, 20 Maret 2024 10:26 Wib
Peringati HUT, Pemprov Lampung gelar pengobatan hewan secara gratis
Selasa, 19 Maret 2024 14:35 Wib
Dinkes Lampung minta masyarakat lakukan kegiatan PSN guna kendalikan DBD
Sabtu, 16 Maret 2024 12:52 Wib
Dirut BPJS Kesehatan sebut waktu tunggu peserta JKN di faskes cuma dua jam
Kamis, 7 Maret 2024 22:43 Wib
Lampung lakukan deteksi dini kanker serviks bagi 500 perempuan
Selasa, 5 Maret 2024 23:42 Wib