Jakarta (Antaranews Lampung) - Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan posisi utang pemerintah hingga akhir April 2018 mencapai Rp4.180 triliun atau mencapai 29,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Posisi utang pemerintah hingga akhir April ini mencapai 29,8 persen terhadap PDB," kata Luky di Jakarta, Kamis.
Luky menjelaskan utang pemerintah tersebut terdiri atas penerbitan Surat Berharga Negara Rp3.407,14 triliun dan pinjaman sebesar Rp773,47 triliun.
Ia menambahkan strategi pembiayaan melalui utang pemerintah terus dilakukan secara berhati-hati dengan memperhitungkan biaya, risiko dan kapasitas. Selain itu, penerbitan utang juga dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, efisiensi biaya, produktivitas maupun keseimbangan.
Sementara itu, pembiayaan utang dalam APBN 2018 hingga akhir April sudah mencapai Rp187,16 triliun atau 46,8 persen dari target Rp399,22 triliun.
Pencapaian pembiayaan yang sudah mencapai setengah dari target ini karena merupakan bagian dari strategi penerbitan SBN di awal tahun (front loading) untuk mengantisipasi ketidakpastian global.
"Kami sudah melakukan 'upsize' sejak awal ketika pasar sedang bagus untuk mengantisipasi gejolak ekonomi dunia," kata Luky.
Porsi pinjaman pemerintah saat ini juga mulai menunjukkan pertumbuhan negatif karena Indonesia sudah bukan merupakan "low income country" sehingga tidak bisa lagi menerima pinjaman dengan suku bunga rendah.
Kemenkeu: Akhir April 2018 posisi utang Rp4.180 triliun
Petugas sedang menghitung uang pecahan rupiah di sebuah valuta asing, Jakarta. (FOTO: ANTARA/Muhammad Adimaja/Dok)
Kami sudah melakukan 'upsize' sejak awal ketika pasar sedang bagus untuk mengantisipasi gejolak ekonomi dunia, kata Luky
