Bandarlampung (Antaranews Lampung) - Pemerintah Provinsi Lampung bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong optimalisasi penerimaan pendapatan asli?daerah hingga dua kali lipat.
"Saat ini, penerimaan PAD Provinsi Lampung baik dari pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota, baru sekitar Rp4,5 triliun. Minimal kita bisa meningkatkan PAD hingga dua kali lipatnya, ujar Pimpinan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Wilayah II KPK Adlinsyah M Nasution, pada rapat koordinasi pembahasan rencana aksi sektor optimalisasi penerimaan daerah Provinsi Lampung, di Bandarlampung, Selasa (10/4).
Ia mengungkapkan KPK hadir untuk menjalankan fungsi koordinasi dan supervisinya khususnya pada sektor penerimaan daerah sehingga bisa meminimalkan peluang terjadinya korupsi pada sektor ini.
Menurutnya, hal itu penting untuk mendampingi pemerintah daerah mengkaji titik rawan korupsi serta membangun perbaikan sistem tata kelola pajak daerah.
Untuk mencapai hal tersebut, ia mengatakan ada beberapa hal yang harus diperbaiki yakni membangun basis data wajib pajak yang aktual dan valid hingga membangun sistem informasi teknologi yang terkoneksi dan terintegrasi lintas sektoral baik pusat maupun daerah sehingga bisa menutup celah korupsi.
Sebagai contoh, KPK bersama Pemerintah DKI Jakarta berhasil meningkatkan penerimaan daerah hingga Rp5 triliun pada 2017 yang lalu.
Adlinsyah yakin Provinsi Lampung dapat mencapai hal yang sama seperti DKI Jakarta.
"untuk mencapai semua itu, harus ada keinginan politik yang baik dari pemerintah daerah, artinya ada kemauan secara serius untuk memperbaiki sistem optimalisasi penerimaan daerah," ujarnya.
Sementara itu, Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis mengungkapkan apresiasinya atas bantuan KPK mendampingi pemerintah daerah Lampung untuk memaksimalkan penerimaan daerah.
"Saat ini sektor penerimaan daerah Lampung relatif banyak, namun harus lebih dimaksimalkan lagi. Kami berharap KPK dapat menemukan strategi yang terbaik untuk memaksimalkan penerimaan daerah baik di Provinsi Lampung juga di seluruh kabupaten dan kota," ujar Hamartoni.
Rakor pembahasan rencana aksi optimaliasi penerimaan daerah merupakan rangkaian kegiatan koordinasi pencegahan terintegrasi yang dilaksanakan sejak Senin (9/4) lalu.
Rapat ini digelar guna mendengar berbagai masukan dan persoalan yang terjadi pada sektor pengelolaan sumber daya alam juga penerimaan daerah Provinsi Lampung.
Pemprov Lampung-KPK dorong optimalisasi PAD
Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Aksi Sektor Optimalisasi Penerimaan Daerah Provinsi Lampung, di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung, di Bandarlampung. (Foto: Humas Pemprov Lampung)
Saat ini, penerimaan PAD Provinsi Lampung baik dari pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota, baru sekitar Rp4,5 triliun. Minimal kita bisa meningkatkan PAD hingga dua kali lipatnya, ujar Adlinsyah
