Pemprov dorong Dinas Kesehatan turunkan gizi buruk

Bandarlampung  (Antaranews Lampung) - Pemerintah Provinsi Lampung mendorong dinas kesehatan di kabupaten dan kota daerah setempat menurunkan stunting atau masalah kurang gizi kronis.

"Saya minta kepada organisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait agar dapat bersinergitas dan berperan aktif dalam upaya perbaikan gizi di Lampung," kata Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis, di Bandarlampung, Rabu.

Ia menyebutkan, tiga kabupaten dengan kasus stunting tinggi, yakni Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Lampung Timur, untuk lebih serius dalam upaya percepatan pencegahan dan intervensi gizi tersebut.

Menurutnya, penanganan masalah gizi bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja. Beberapa upaya sensitif atau 70 persen dapat dilakukan oleh lintas sektor terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Permukinam, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan sebagainya.

Hamartoni menjelaskan Pemprov Lampung memprioritaskan pembangunan kesehatan pada kantong-kantong kemiskinan yang tersebar di Provinsi Lampung.

"Masyarakat miskin seharusnya memperoleh kemudahan mengakses layanan kesehatan yang berkualitas. Saya sangat mendukung inovasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang telah melaksanakan Pelayanan Rumah Sakit Keliling dan Pelayanan Kesehatan Bergerak di beberapa daerah sulit dan terpencil," katanya.

Ia mengatakan status kesehatan, ekonomi dan pendidikan akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan rakyat yang ditunjukkan oleh kualitas sumber daya manusia sebagaimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk mendongkrak IPM itu, dapat diwujudkan dalam bentuk Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), Gerakan Masyarakat untuk Hidup Sehat (Germas) dan percepatan pencapaian pelayanan minimal di bidang kesehatan serta berbagai upaya terobosan yang inovatif.

Di samping itu juga dapat mengatasi masalah kemiskinan di Provinsi Lampung melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

"Seluruh jajaran kesehatan agar benar-benar fokus, berperan aktif dalam penanggulangan masyarakat miskin. Upaya perbaikan gizi, pengendalian penyakit, seperti TB Paru, malaria, HIV-AIDS, DBD, penurunan AKI-AKB dan perbaikan kualitas lingkungan agar dilaksanakan secara adil sampai ke masyarakat miskin dan terpencil," katanya.

Hamartoni menilai sektor kesehatan merupakan salah satu prioritas dan unggulan gubernur Lampung dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Lampung.

"Kami menyadari betapa pentingnya pembangunan kesehatan yang harus menjaga kesehatan masyarakat selama siklus kehidupan sejak dalam kandungan, bayi, balita, remaja, usia produktif sampai usia lanjut. Jika masyarakat kita tidak terjamin kesehatannya, sudah dipastikan pembangunan tidak akan terlaksana dengan baik," ujarnya.

Pada bagian lain, Hamartoni menekankan kepada seluruh kabupaten/kota agar membuat upaya terobosan yang evidence based, implementatif dan berbasis kewilayahan/masyarakat.

"Saya ingin seluruh sektor dan pemangku kepentingan yang terkait untuk beker jasama saling bahu membahu untuk mewujudkan PIS-PK. Upaya promotif dan preventif lebih efektif dan efisien untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan kuat," ujarnya.

Pemprov berharap pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan, memberikan dukungan baik program maupun pendanaan terkait upaya mengatasi masalah kesehatan. Begitu juga dengan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, diharapkan mendukung program dan pendanaan yang memadai.

"Harus diingat dan menjadi perhatian bersama bahwa standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan menjadi tanggung jawab masing-masing daerah," katanya.

Hamartoni menyebutkan akan ada evaluasi tentang sejauh mana progres pembangunan di kabupaten/kota melalui OPD yang bersangkutan.

"Kita harus bisa menurunkan AKI-AKB, memperbaiki status gizi, mengendalikan penyakit dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan. Seluruh masyarakat harus bisa mengakses pelayanan kesehatan. Setiap orang yang sakit harus mendapat pelayanan yang baik sehingga dapat hidup layak dan berproduksi dengan baik. Infrastruktur penting, tapi lebih penting lagi menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul dan sejahtera," ujar Hamartoni.

Menteri Kesehatan Nila Djuwita Anfasa Moeloek mengatakan masalah stunting akan berdampak pada pembangunan bangsa.

"Anak tidak akan tumbuh berkembang dengan baik, dan kepandaiannya juga berkurang apabila terjadi penurunan stunting. Tentu mereka tidak akan mampu mencapai pendidikan yang baik, dan menjadikan beban bagi bangsa kita," ujarnya.

Menkes ini menyampaikan, Presiden RI Joko Widodo mengatakan dirinya tidak ingin melihat ada satu hingga dua anak dengan kekurangan gizi.

"Dengan sumber daya alam di Indonesia yang begitu suburnya apalagi Lampung, jangan ada lagi permasalahan mengenai masih ada anak dengan kekurangan gizi," ujarnya.

Penurunan stunting, kata Nila, juga bisa disebabkan oleh penikahan dini. "Pernikahan dini juga menjadi persoalan. Akibatnya kurang pengetahuan, pagu hamil yang tidak sesuai, akhirnya anaknya lahir dengan stunting," katanya.

Selain itu, Nila juga menyebutkan air bersih dan sanitasi perlu juga menjadi perhatian pada masa ibu yang sedang hamil. "Kita perlu air bersih, dan sanitasi. Kalau tidak ada akses air bersih dan sanitasi, akan terjadi cacingan, kurang gizi, akhirnya ibu hamil akan kekurangan gizi melahirkan anak yang kurang gizi pula," tambahnya.