DPR ingin SKPT dorong percepatan ekspor perikanan

Jakarta (Antaranews Lampung) - Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo menginginkan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) yang sedang dibangun pemerintah di sejumlah daerah dapat mendorong percepatan ekspor komoditas perikanan.

"Komisi IV DPR telah menyetujui anggaran pada 12 SKPT di seluruh Indonesia," kata Edhy Prabowo dalam rilis, Jumat (30/3).

Edhy bersama sejumlah anggota DPR juga telah meninjau antara lain pembangunan SKPT yang dilakukan di Saumlaki, Maluku Tenggara Barat.

Sementara itu, Kepala Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan KKP Zulficar Mochtar mengemukakan SKPT bertujuan membangun bisnis pertumbuhan perikanan baru yang strategis.

Dalam sejumlah kesempatan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan pembangunan SKPT yang sedang digalakkan pemerintah di berbagai daerah dapat berdampak langsung bagi warga sekitarnya.

"SKPT dibangun bukan sekadar sebagai program pemerintah yang dapat dilihat dan dinilai melainkan sesuatu yang benar-benar dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat," kata Menteri Susi Pudjiastuti.

Menteri Susi berpendapat sebelum pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal digalakkan, baik pemerintah maupun masyarakat tidak dapat merasakan manfaat dari berlimpahnya sumber daya laut Indonesia.

Untuk itu, ujar dia, kini sudah saatnya sumber daya laut dikembalikan kepada bangsa Indonesia antara lain dengan pembangunan SKPT yang bakal memberikan sejumlah fasilitas seperti "cold storage".

Sebagaimana diwartakan, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun sentra kelautan dan perikanan terpadu di berbagai daerah seharusnya ditingkatkan, jangan diturunkan agar dapat melesatkan kinerja sektor kelautan dan perikanan nasional.

"Upaya pemerintah untuk mewujudkan industrialisasi perikanan dengan membangun Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di wilayah pinggiran akan terhambat dengan menurunnya alokasi anggaran pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu," kata Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Moh Abdi Suhufan.

Menurut Abdi, Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat dikatakan menunjukkan inkonsistensi perencanaan program sentra kelautan dan perikanan terpadu dengan tidak menjaga dan mengawal alokasi anggaran program tersebut.

Berdasarkan catatan DFW, anggaran sentra kelautan dan perikanan terpadu tahun ini hanya Rp275,7 miliar, atau menurun dari Rp771,8 miliar pada awal tahun 2017 dan kemudian dipotong menjadi hanya Rp657,8 miliar sehingga penurunan alokasi itu dinilai mengganggu target secara keseluruhan.

Dengan situasi itu, lanjutnya, maka dinilai sulit mengharapkan operasionalisasi dan dampak sentra kelautan dan perikanan terpadu seperti pada tujuan awal yaitu memicu produksi perikanan di wilayah perikanan, melakukan ekspor langsung dan menumbuhkan ekonomi.